Komisi I DPRD Kota Probolinggo Kritisi Anggaran Dinas Pendidikan TA. 2025
Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat pembahasan LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun anggaran 2025.
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat tindak lanjut keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama DPRD ini menyoroti secara tajam realisasi anggaran serta capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo.
Dalam paparannya, Komisi I DPRD Kota Probolinggo mengharapkan agar pengelolaan anggaran di sektor pendidikan benar-benar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dewan menilai Dinas Pendidikan Kota Probolinggo segera mengevaluasi secara menyeluruh sistim pendidikan, termasuk pengelolaan anggaran tepat sasaran sesuai dengan regulasi.
Anggota Komisi I, Syaiful Rohman dan Zainul Fatoni melontarkan instruksi kritis mengenai realisasi bantuan seragam sekolah untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. Dewan mempertanyakan ketepatan sasaran dan persentase serapan anggaran pada program tersebut.
Menanggapi hal itu, Kadisdikbud Siti Romlah mengonfirmasi bahwa bantuan seragam telah terealisasi, namun memang belum mencapai 100%. Ia menjelaskan adanya kendala administratif akibat regulasi baru dari pemerintah pusat.
”Pendistribusian seragam berkaitan dengan aturan golongan Desil yang merupakan ranah Dinas Sosial. Sebagai gambaran, untuk tingkat SD dari 1.000 paket yang tersedia, baru terserap sekitar 700-an paket. Sisanya masih dalam proses sinkronisasi data agar tepat sasaran,” kata Siti Romlah.
Meski terdapat catatan pada distribusi seragam, dokumen LKPJ 2025 menunjukkan performa pendidikan yang impresif. Berdasarkan data pointer capaian kinerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo tahun 2025 berhasil menyentuh angka 78,5.
Terkait pertanyaan Zainul Fatoni mengenai kelayakan infrastruktur, Siti Romlah memaparkan bahwa pemerintah terus melakukan rehabilitasi fisik. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp.868.800.000 telah dialokasikan untuk rehabilitasi sarana dan utilitas di beberapa sekolah, termasuk SDN Mayangan 4, SDN Kanigaran 1, dan SDN Pohsangit Kidul 1.
Secara finansial, Disdikbud mengelola pagu anggaran belanja sebesar Rp233,25 miliar dengan realisasi mencapai 93,61% atau setara Rp218,34 miliar. Selain urusan akademik, Disdikbud Kota Probolinggo menutup tahun 2025 dengan sederet prestasi prestisius.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Isah Junaidah mengapresiasi capaian tersebut namun tetap menekankan agar Disdikbud segera menuntaskan hambatan administratif agar seluruh bantuan sosial pendidikan dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat pada tahun berjalan.(*)
