Komisi II DPRD Kaltim Dukung Penyaluran Bankeu ke Kukar

ADVERTORIAL — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyalurkan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan utama dalam pertemuan koordinasi antara Komisi II DPRD Kaltim dan Komisi II DPRD Kukar pada Senin (26/5/2025). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kukar, Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antarlembaga dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah.

Bankeu dipandang sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas di tingkat kabupaten. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya kelancaran penyaluran bantuan tersebut agar tidak menghambat jalannya pembangunan. “Kami sangat berharap Bankeu bisa lancar masuk ke Kukar untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas di daerah kami,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini dilakukan pasca-Musrenbang Kukar sebagai upaya menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi. Selain fokus pada mekanisme penyaluran anggaran, kedua belah pihak juga membahas peran strategis sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Komisi II DPRD Kukar menyoroti rendahnya kontribusi perusahaan yang beroperasi di Kukar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). DPRD Kukar menilai, eksplorasi industri seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata tidak cukup jika tidak disertai kontribusi sosial dari pelaku usaha. “Perusahaan tidak cukup hanya beroperasi di daerah, tetapi juga harus aktif berkontribusi melalui program CSR,” demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam forum.

Dalam konteks tersebut, keberlanjutan lingkungan menjadi isu yang tidak terpisahkan. Guntur, anggota Komisi II DPRD Kaltim, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Ia menyebut telah mengusulkan kepada perusahaan untuk melakukan penanaman pohon sebagai bentuk rehabilitasi lingkungan. “Sempat kita ajukan kepada perusahaan agar turut menanam pohon guna mengembalikan biota alam yang mulai terganggu,” katanya.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi dan konsultasi teknis, tetapi juga mempertegas komitmen lintas wilayah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. DPRD Kaltim dan Kukar sepakat bahwa kolaborasi antarpemerintah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan bersama. []

Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti