Komisi II DPRD Kota Probolinggo Minta Evaluasi Anggaran Pada OPD
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Sahri Trigiantoro, SH, menegaskan pentingnya evaluasi yang lebih masif terhadap penggunaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRD Kota Probolinggo pada Rabu, 1 April 2026.
Menurut Sahri, evaluasi menyeluruh menjadi langkah krusial guna memastikan setiap anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi harus dilakukan lebih masif, terutama terkait pengeluaran anggaran yang sudah dilaksanakan. Ini penting agar ke depan perencanaan dan realisasi program bisa semakin optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Ryadlus Solihin, M.Pd, turut menyoroti pentingnya transparansi dalam penyampaian data realisasi anggaran oleh OPD.
Ia secara tegas mempertanyakan besaran realisasi anggaran yang telah dicapai serta kelengkapan dokumen pendukung yang nantinya akan dibawa dalam pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus).
“Kami meminta penjelasan yang detail terkait besaran realisasi anggaran serta kelengkapan dokumen yang harus disiapkan. Karena semua itu akan menjadi bahan utama dalam pembahasan di pansus,” tegasnya.
Kami meminta penjelasan yang detail terkait besaran realisasi anggaran serta kelengkapan dokumen yang harus disiapkan. Karena semua itu akan menjadi bahan utama dalam pembahasan di pansus,” tegasnya.
Ryadlus menambahkan, kelengkapan administrasi dan validitas data menjadi aspek penting agar proses evaluasi LKPJ dapat berjalan objektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Kota Probolinggo turut menyoroti berbagai program di sektor pertanian dan perhubungan, mulai dari efektivitas kegiatan hingga kendala yang dihadapi selama pelaksanaan di tahun 2025.
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, agar pelaksanaan program di tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.(*)
