Komisi II Evaluasi Penyusunan RAPBD

PARLEMENTARIA – Komitmen untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang transparan dan tepat sasaran kembali ditegaskan oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam agenda monitoring dan evaluasi penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Komisi II DPRD Kaltim menggandeng sejumlah instansi terkait untuk memastikan proses perencanaan anggaran berjalan secara objektif dan kolaboratif.

Kegiatan yang berlangsung pada 28/05/2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. Ia menekankan pentingnya kerja lintas sektor dalam menyusun anggaran, mengingat dokumen keuangan daerah tidak bisa hanya disusun oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. “Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing,” jelas Sabaruddin.

Pertemuan kali ini turut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. Sayangnya, Kepala Bapenda tidak dapat hadir karena sedang mengikuti agenda lain. Hal ini membuat pembahasan mendalam mengenai detail proyeksi pendapatan belum bisa dilakukan secara menyeluruh. “Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam. Insyaallah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh,” ujar Sabaruddin.

Komisi II, yang tengah menjalankan fungsi pengawasan dan hak dengar pendapat dengan mitra kerjanya, berharap agar dalam forum selanjutnya seluruh data bisa disampaikan secara lengkap dan akurat. Hal ini krusial agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. “Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal,” tambahnya.

Sabaruddin juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Komisi II belum menerima data pasti terkait realisasi anggaran, sehingga pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan utuh mengenai efektivitas pelaksanaannya.

Lebih jauh, agenda monitoring ini menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kaltim untuk menjamin setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Menurut Sabaruddin, sinergi antara DPRD dan OPD merupakan kunci untuk menciptakan sistem anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.

Langkah evaluatif yang dilakukan DPRD ini diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran bagi semua pihak, bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar jargon, melainkan kewajiban moral dan legal yang harus ditegakkan bersama. []

Penulis: Selamet