Komisi III DPRD Kaltim Tekankan Peran Koperatif Tangani ODOL

ADVERTORIAL – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmad Reza Fachlevi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) yang direncanakan mulai berlaku secara nasional pada tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskannya dalam forum diskusi publik di Studio 2 TVRI Kalimantan Timur, Senin (7/7/2025).

Dalam diskusi itu, Reza menyampaikan bahwa keberhasilan penerapan Zero ODOL tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum. Ia menilai, keberadaan regulasi yang jelas serta dukungan infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat penting untuk menunjang efektivitas program nasional tersebut. “Kalau kita ingin sukses mengurangi kendaraan over dimension dan over loading, maka regulasi harus jelas dan fasilitas pendukung seperti jembatan timbang serta pengawasan di lapangan harus tersedia,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa kesiapan infrastruktur, aturan hanya akan menjadi wacana yang sulit untuk diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, Reza mendorong adanya peran aktif lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha transportasi, untuk mewujudkan penerapan kebijakan ini secara menyeluruh.

Diskusi publik tersebut juga menyoroti berbagai dampak negatif dari kendaraan ODOL. Selain mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di berbagai daerah.

Menanggapi hal itu, Reza menyatakan bahwa Komisi III DPRD Kaltim siap mendorong penyusunan regulasi daerah yang mendukung kebijakan Zero ODOL. Ia menekankan pentingnya dukungan anggaran dan program prioritas dalam APBD, seperti pengadaan sarana pendukung, penambahan jembatan timbang, dan penguatan sistem pengawasan jalan. “Perlu langkah konkret melalui alokasi anggaran yang memadai, agar sarana pendukung bisa dibangun. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Lebih jauh, Reza berharap Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu provinsi pelopor dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan implementasi Zero ODOL di daerah akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi keamanan lalu lintas, tetapi juga bagi efisiensi biaya logistik dan umur panjang infrastruktur jalan. “Dengan pendekatan terintegrasi dan dukungan kebijakan yang kuat, kami optimistis Kaltim mampu meminimalkan risiko serta kerugian akibat praktik ODOL yang selama ini masih terjadi,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum