Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Bertemu Gubernur Kalbar,Jalankan Fungsi Pengawasan Sektor Migas
PONTIANAK (beritaborneo.com)-Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman dan kepala BPH Migas Fanshurullah Asa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas. Salah satu agenda kunjungan kerja di kabar tersebut yakni pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat H.Sutarmidji di kantor gubernur, pada ( 30/7/2020).
Ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pertama pengawasan BBM jenis tertentu (solar subsidi) dan jenis BBM khusus penugasan ( premium penugasan), kedua sinergitas dan dukungan dalam pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan.
Pengawasan BBM tertentu (solar subsidi) dan jenis BBM khusus penugasan ( premium penugasan) berdasarkan dari data BPH Migas kuota dan Realisasi JBT dan JBKP tahun 2020 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah, jenis BBM JBT (minyak solar ) 328.227 L dengan realisasi sampai 20 juli 2020 sebanyak 158.526 L. Dan jenis BBM JBKP (Premium) sebanyak 273.854 L dengan realisasi sampai 20 juli 2020 sebanyak 150.242 L.
Anggota Komisi 7 DPR RI Maman Abdurahman pada konferensi persnya meminta agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas tersebut tepat sasaran dan dapat mencukupi hingga akhir tahun 2020 dan tidak terjadi over quota seperti pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas dari kuota sebesar 311.094.000 L realisainya mencapai 328.667.344 L atau sebesar 105,13 %.
Oleh karena itu Maman meminta agar pemerintah daerah benar-benar ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran dan program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dengan bekerjasama dengan PT Telkom dapat digunakan secara efektif untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi.
Lebih lanjut Maman menyampaikan sesuai laporan yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas sampai dengan 16 Juli 2020 ini, perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) telah mencapai 51% atau sejumlah 2.807 SPBU dari target 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat sendiri dari target implementasi 126 IT Nozzle yang tersambung di dashbor PT Pertamina Persero baru 24 SPBU yang terealisasi (19%. )
Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk mencatat volume transaksi nilai penjualan Transaksi,nilai Penjualan transaksi.
Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).
Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 10% sesuai dengan gaji Pertamina dan Telkom yang disampaikan ke bphmigas bahwa digitalisasi SPBU akan selesai seluruhnya pada pada Agustus 2020 dan kedepan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasi seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic ( CCTV),” tegas Maman.
Menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat akan berdampak juga pada terhadap kualitas kinerjanya. Maman berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.
“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan realtime,dapat dipantau secara terus- menerus,”tegas Maman Abdurrahman
Di seluruh NKRI yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018 namun dalam perjalanan mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendala di lapangan terakhir PT Pertamina PT Pertamina Persero dan PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.(Ls)
