Komitmen Kaltim Hadirkan Layanan Dasar Tanpa Biaya
ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat melalui pelaksanaan program unggulan “Gratispol”, yang diusung oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Program ini dirancang untuk menjamin layanan pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas bagi seluruh warga Kaltim.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mengadakan jumpa pers pada Rabu siang (18/06/2025) di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK), Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membuka kegiatan ini secara resmi, didampingi para narasumber dari instansi pelaksana teknis program.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Disdikbud Kaltim, Awaluddin, memaparkan aspek pendidikan dalam program Gratispol. Ia menjelaskan bahwa pembebasan biaya pendidikan mencakup jenjang SMA/SMK/MA hingga tingkat doktoral (S-3). Selain itu, bantuan berupa seragam, sepatu, tas, hingga perlengkapan ekstrakurikuler seperti pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR) juga diberikan kepada peserta didik. “Untuk jenjang perguruan tinggi, bantuan pendidikan diberikan khusus bagi mahasiswa baru yang telah berdomisili di Kalimantan Timur minimal selama tiga tahun,” terang Awaluddin.
Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa layanan jaminan kesehatan gratis telah diberikan kepada lebih dari 5.000 warga. Menurutnya, program ini menjadi instrumen vital dalam mewujudkan keadilan akses layanan kesehatan. “Ini adalah langkah konkret Pemprov Kaltim untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya,” tegas Jaya.
Terkait pengawasan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, menuturkan bahwa evaluasi program dilakukan secara rutin. Rapat evaluasi digelar setiap bulan, melibatkan BPKP dan Inspektorat Provinsi untuk memastikan akuntabilitas program. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada celah dalam pelaksanaan, sehingga bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Dasmiah.
Sementara itu, Muhammad Faisal dalam pernyataan penutupnya menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar jargon politik, melainkan bentuk konkret komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial melalui penyediaan layanan publik yang merata. “Gratispol bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui layanan publik yang setara dan gratis bagi seluruh warga Kaltim,” tandas Faisal. Jumpa pers ini dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan daring. Diskusi berlangsung interaktif, menandakan antusiasme tinggi dari masyarakat terhadap program yang menyentuh aspek vital kehidupan ini.
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti
