Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Eks Aktivis Reformasi 98: Tidak Layak

JAKARTA – Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali menuai perdebatan. Akademisi Universitas Negeri Jakarta sekaligus mantan aktivis Reformasi 1998, Ubedilah Badrun, menilai bahwa Soeharto tidak layak dianugerahi gelar tersebut karena rekam jejaknya yang dinilai kontroversial dalam sejarah nasional.

“Soeharto adalah tokoh yang penuh kontroversi. Sejarahnya tidak bisa dipahami secara utuh, sehingga menurut saya tidak tepat jika diberi gelar pahlawan nasional,” kata Ubedilah dalam program diskusi The Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Selasa (29/4/2025).

Ia menyoroti sejumlah peran Soeharto yang hingga kini masih diperdebatkan, termasuk keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Menurutnya, gelar pahlawan seharusnya diberikan secara selektif dan penuh pertimbangan etis, bukan sebagai penghormatan rutin kepada para pemimpin negara.

Lebih lanjut, Ubedilah mengusulkan agar gelar pahlawan nasional tidak perlu diberikan kepada seluruh presiden. Ia menyebut hanya Presiden pertama, Soekarno, yang pantas menerima gelar tersebut karena jasanya dalam memerdekakan bangsa.

“Kalau semua presiden diberi gelar pahlawan, bagaimana nanti kalau Presiden ketujuh juga diberi gelar serupa? Etika, moral, dan konstitusi bisa diabaikan,” tambahnya.

Ubedilah juga menekankan dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh para korban dan aktivis reformasi jika Soeharto diberi gelar pahlawan.

“Ada trauma yang tidak bisa dibayar dengan apapun, apalagi dengan pemberian gelar,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Sosial menyatakan bahwa secara administratif Soeharto telah memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2010. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Radik Karsadiguna.

“Usulan dari Pemkab Karanganyar sudah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah dan dikaji oleh tim pengkaji serta peneliti Kemensos. Hasilnya, Pak Harto memenuhi syarat dari sisi jasa dan kontribusinya terhadap bangsa,” kata Radik dalam kesempatan terpisah.

Sementara itu, Partai Golkar mendukung penuh usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa jasa-jasa Soeharto selama menjadi presiden maupun sebagai pejuang sudah sangat besar bagi negara.

“Kita tidak pernah menafikan bahwa semua orang bisa punya kesalahan. Tapi mari kita lihat sisi positifnya. Apa yang dilakukan Pak Harto punya manfaat besar untuk bangsa,” ujar Doli.

Polemik ini menyoroti dilema antara pengakuan terhadap jasa kepemimpinan dan penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia serta rekonsiliasi sejarah bangsa. Publik pun masih terbagi antara yang mendukung dan menolak gelar tersebut diberikan kepada tokoh Orde Baru itu. []

Nur Quratul Nabila A