Korsel Geledah Markas Intelijen Terkait Dugaan Drone ke Korut

SEOUL – Penyelidikan atas insiden drone yang ditembak jatuh di wilayah Korea Utara kembali memasuki babak serius dan sensitif. Aparat penegak hukum Korea Selatan pada Selasa (10/02/2026) melakukan penggeledahan terhadap sejumlah institusi strategis negara, termasuk markas badan intelijen nasional. Langkah ini menandai eskalasi penyelidikan yang menyeret unsur militer, intelijen, hingga pejabat negara.

Penggeledahan tersebut dilakukan oleh satuan tugas gabungan militer dan kepolisian Korea Selatan. Fokus utama penyelidikan adalah dugaan keterlibatan aparat pemerintah dalam insiden penerbangan drone ke wilayah Korea Utara pada awal Januari lalu, yang kemudian memicu ketegangan diplomatik antara Seoul dan Pyongyang.

Sebelumnya, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone ke kawasan Kaesong, wilayah sensitif yang berada di dekat perbatasan kedua negara. Tuduhan tersebut disertai dengan rilis foto-foto yang diklaim sebagai puing-puing drone yang berhasil ditembak jatuh. Pyongyang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya.

Otoritas Korea Selatan sempat membantah tudingan tersebut. Presiden Lee Jae Myung menilai tindakan penerbangan drone ke wilayah Korea Utara akan berisiko besar terhadap stabilitas keamanan regional. Menurutnya, langkah semacam itu sama saja dengan “melepaskan tembakan ke Korea Utara”.

Namun seiring berjalannya waktu, penyelidikan internal justru mengungkap adanya indikasi keterlibatan individu-individu dari institusi negara. Otoritas Seoul, seperti dilansir AFP, Selasa (10/02/2026), menyatakan bahwa tiga tentara aktif dan satu karyawan badan intelijen Korea Selatan kini tengah diperiksa secara intensif terkait insiden tersebut.

Dalam pengembangan kasus, aparat menggeledah sedikitnya 18 lokasi yang dinilai relevan dengan penyelidikan. Lokasi tersebut mencakup Komando Intelijen Pertahanan serta Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, dua lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan negara.

“Satuan tugas tersebut mengatakan akan secara menyeluruh menetapkan kebenaran di balik insiden drone tersebut melalui analisis materi yang disita dan penyelidikan yang ketat terhadap para tersangka,” demikian pernyataan otoritas Korsel.

Selain aparat negara, penyelidikan juga menyeret pihak sipil. Tiga warga sipil telah didakwa atas dugaan keterlibatan dalam skandal drone tersebut. Salah satu terdakwa bahkan mengakui perbuatannya secara terbuka. Ia menyatakan bahwa penerbangan drone dilakukan untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara.

Kasus ini juga memiliki implikasi politik yang luas. Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang saat ini mendekam di penjara terkait kasus darurat militer, turut diseret dalam pusaran perkara ini. Yoon tengah diadili atas tuduhan mengirimkan drone secara ilegal ke Korea Utara sebagai bagian dari upaya menciptakan dalih pemberlakuan darurat militer pada akhir 2024.

Upaya tersebut gagal dan justru berujung pada pemakzulan Yoon Suk Yeol. Ia secara resmi dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu setelah parlemen dan pengadilan menyatakan langkahnya bertentangan dengan konstitusi serta prinsip pemerintahan sipil.

Penggeledahan markas intelijen ini mencerminkan tekanan besar yang kini dihadapi pemerintah Korea Selatan untuk mengungkap kebenaran secara transparan. Di tengah ketegangan geopolitik kawasan Semenanjung Korea, kasus drone ini berpotensi menjadi ujian serius bagi kredibilitas institusi keamanan sekaligus stabilitas politik domestik Korea Selatan. []

Siti Sholehah.