KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Mesin X-Ray di Kementan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan mesin X-Ray yang melibatkan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Pada Senin (10/2/2025), KPK memeriksa tiga saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, guna mengungkap kerugian negara dalam perkara ini.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut dilakukan oleh penyidik KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pemeriksaan ini adalah untuk melakukan klarifikasi mengenai perhitungan kerugian negara,” kata Tessa dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (11/2/2025).
Tiga saksi yang diperiksa adalah Sahronih, yang menjabat sebagai Fungsional Arsiparis Muda di Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, serta Fardianto Eko Saputra dan Maman Suparman, keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Karantina Indonesia.
Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan mesin X-Ray untuk keperluan Karantina Pertanian Kementan pada tahun anggaran 2021. KPK mencatat bahwa potensi kerugian negara akibat praktik korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 82 miliar.
“Berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor, kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 82 miliar,” tambah Tessa, mengonfirmasi nilai kerugian yang cukup signifikan dalam proses pengadaan ini.
Selain memeriksa saksi-saksi, KPK juga telah mengambil langkah preventif dengan mencegah enam individu yang terkait dalam perkara ini untuk bepergian ke luar negeri. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan tanpa hambatan.
“KPK telah mengeluarkan larangan perjalanan luar negeri untuk enam orang yang terlibat dalam kasus ini, demi kelancaran proses penyidikan,” ujar Tessa.
Sebagai bagian dari proses hukum, KPK akan terus menyelidiki dan mengembangkan kasus ini untuk memastikan agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. []
Nur Quratul Nabila A