KPK Tanggapi Surat Massal Warga Pati soal Sudewo
JAKARTA – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi damai dengan mengirimkan surat secara massal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka mendesak lembaga antirasuah itu segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan kegiatan tersebut bukanlah demonstrasi melainkan bentuk penyampaian aspirasi secara tertib.
”Ini bukan demo. Ini cuma mengirim surat ke KPK melalui kantor pos,” ujarnya, Senin (25/8/2025).
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut aksi itu menunjukkan harapan masyarakat agar kasus yang diduga melibatkan Sudewo bisa ditangani secara serius.
“Pada prinsipnya kami melihat itu menjadi harapan dan dukungan masyarakat kepada KPK untuk menangani perkara tersebut. Apalagi ini menyangkut kepentingan publik besar, yaitu transportasi kereta api,” katanya.
Ia menambahkan, sektor perkeretaapian memang menjadi salah satu fokus area KPK, mengingat moda transportasi ini digunakan masyarakat luas.
Sudewo, yang sebelumnya menjabat anggota DPR RI, disebut menerima aliran dana suap dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso dengan nilai proyek Rp143,5 miliar.
Dalam dakwaan, ia disebut mendapat jatah sebesar 0,5 persen dari total nilai proyek atau sekitar Rp720 juta.
Nama Sudewo muncul dalam dua dakwaan berbeda, yakni dakwaan terhadap Putu Sumarjaya (Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah) serta Bernard Hasibuan (Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jabagteng). Keduanya disebut turut mengetahui dan mengalirkan uang kepada Sudewo.
KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah pejabat DJKA dan pihak swasta sebagai tersangka, termasuk Putu Sumarjaya yang divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa pun mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dalam dokumen putusan banding, nama Sudewo kembali disebut sebagai pihak yang menerima commitment fee.
Selain itu, warga Pati menilai kebijakan Sudewo selama menjabat bupati, termasuk kenaikan pajak daerah, turut menambah beban masyarakat sehingga aksi penyuratan massal ini dilakukan sebagai bentuk tekanan moral terhadap penegak hukum.
KPK memastikan akan mendalami setiap informasi terkait kasus tersebut, termasuk desakan masyarakat.
“Kereta api ini adalah kepentingan masyarakat luas, tentu kami akan fokus mendalami perkara ini,” ujar Budi.
Hingga kini, Sudewo belum memberikan keterangan resmi atas desakan warga maupun isi dakwaan yang menyebut namanya. []
Nur Quratul Nabila A
