KPU Kukar Tegaskan Netralitas, Warga Diminta Jauhi Provokasi
KUTAI KARTANEGARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan kredibilitas pemilu, khususnya dalam menghadapi gugatan hasil Pilkada Serentak 2024.
Wiwin, Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan semua proses hukum berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.
“Kami menghormati hak setiap pasangan calon dalam mengajukan gugatan. Namun, masyarakat harus tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada mekanisme hukum yang berlaku,” ucap Wiwin saat dihubungi oleh media ini, Rabu (22/01/2025).
Gugatan terhadap hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diajukan oleh dua pasangan calon, yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Alif Turyadi (DEAL).
Kedua pasangan calon tersebut mempertanyakan keabsahan pencalonan pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin, khususnya terkait kelengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan.
Wiwin, Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumen dan bukti pendukung yang diperlukan untuk disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga memastikan bahwa setiap tahapan proses pemilu telah dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai setiap langkah yang diambil,” tambahnya.
Dalam upaya menjaga kondusivitas, KPU Kukar juga berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Dukungan dari pemuka adat, agama, serta organisasi kepemudaan dinilai penting dalam mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi peran berbagai elemen masyarakat yang terus mengedepankan persatuan. Demokrasi harus dijalankan dengan kepala dingin dan sikap saling menghormati,” imbuhnya.
Wiwin juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial.
Ia meminta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh klaim kemenangan sepihak atau berita yang belum terverifikasi.
“Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi. Jangan sampai hoaks merusak persaudaraan dan kedamaian di Kukar,” tegasnya.
KPU Kukar berharap seluruh pihak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi proses hukum ini. Keputusan MK nantinya harus diterima dengan sikap sportif demi menjaga stabilitas dan kelangsungan demokrasi di Kukar. []
JEMI IRLANDA HAIKAL.
