Krisis Gas Tekan Industri, Pemerintah Didesak Prioritaskan Pasokan Domestik

JAKARTA – Ketergantungan industri nasional terhadap pasokan energi domestik kian mengemuka setelah gangguan distribusi gas berkepanjangan menekan kapasitas produksi dan meningkatkan biaya operasional. Pelaku industri mendesak pemerintah segera mengutamakan kebutuhan dalam negeri guna mencegah pelemahan daya saing manufaktur di tengah gejolak energi global.

Tekanan terhadap sektor industri semakin terasa seiring terganggunya pasokan gas sejak Agustus 2025. Kondisi ini menyebabkan penurunan utilisasi sejumlah pabrik, terutama di sektor padat energi. Ketua Asosiasi Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan, “Industri saat ini menghadapi krisis gas yang nyata dan berkepanjangan,” sebagaimana diberitakan Sindonews, Kamis, (26/03/2026).

Menurut Edy, keterbatasan pasokan gas membuat tingkat utilisasi industri keramik hanya mencapai sekitar 70 persen pada kuartal pertama, di bawah target ideal sebesar 80 persen. Sejumlah pabrik bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga menghentikan operasi sementara akibat ketidakpastian pasokan energi.

Desakan kepada pemerintah pun menguat, terutama agar dilakukan pembatasan ekspor gas dan memprioritaskan distribusi untuk kebutuhan domestik. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah lonjakan biaya energi.

Gangguan distribusi gas disebut dipicu oleh kendala pada Perusahaan Gas Negara (PGN), baik akibat pemeliharaan maupun gangguan hulu yang tidak terencana. Dampaknya paling dirasakan di kawasan industri utama seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Di beberapa wilayah, alokasi gas bersubsidi dilaporkan turun hingga 30 persen.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada struktur biaya produksi. Porsi biaya energi meningkat signifikan dari sekitar 25 persen menjadi 35 persen. Tekanan semakin berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mengingat transaksi energi banyak menggunakan mata uang asing.

Situasi global turut memperburuk keadaan. Konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga energi impor sehingga opsi pasokan alternatif menjadi kurang ekonomis. Indonesia sebagai negara importir bersih energi dinilai sangat rentan terhadap dinamika tersebut.

Selain tekanan biaya, pelaku industri juga menghadapi potensi lonjakan produk impor dari negara seperti China dan India. Kondisi ini terjadi akibat pergeseran pasar global yang dipicu melemahnya permintaan di kawasan Timur Tengah.

Dari sektor lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fajar Budiono menyebut utilisasi industri petrokimia dan plastik saat ini juga berada di kisaran 70 persen. Ia memperingatkan tekanan berpotensi meningkat setelah periode libur ketika dampak gangguan pasokan semakin terasa.

Kenaikan harga bahan baku turut memperparah kondisi. Harga polimer melonjak dari sekitar 1.100 dolar Amerika Serikat menjadi 1.700 dolar Amerika Serikat per ton dalam waktu singkat akibat terganggunya rantai pasok global.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai pemerintah berada dalam posisi sulit antara memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga komitmen ekspor energi. “Penyesuaian ekspor tidak bisa dilakukan sembarangan karena terikat kontrak jangka panjang dengan konsekuensi hukum dan finansial,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa tambahan infrastruktur gas pipa dalam beberapa tahun ke depan, ketergantungan terhadap impor liquefied natural gas (LNG) akan semakin besar dengan biaya yang lebih tinggi.

Kondisi ini diperkirakan terus membayangi industri nasional apabila tidak diimbangi kebijakan yang mampu menjamin stabilitas pasokan energi serta harga yang kompetitif. Tanpa langkah strategis, tekanan berlapis dari sisi domestik dan global berpotensi menurunkan daya saing manufaktur Indonesia di pasar internasional. []

Penulis: Nanang Wijayanto | Penyunting: Redaksi01