Kritik Ijazah Jokowi, Beathor Diberhentikan dari BP Taskin
JAKARTA — Pemecatan Beathor Suryadi dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI menuai sorotan publik.
Politikus senior PDIP ini menduga pemberhentiannya erat kaitannya dengan sikap kritisnya terhadap dugaan kejanggalan dalam dokumen ijazah Presiden Joko Widodo.
Surat pemberhentian Beathor tercantum dalam surat resmi bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BP Taskin RI, Eni Rukawiani.
Surat tersebut menyebutkan bahwa kontrak kerja Beathor tidak diperpanjang karena evaluasi atas pelanggaran kode etik dan capaian kinerja yang dianggap tidak sesuai. Surat itu diteken pada 1 Juli 2025, dan mulai berlaku sejak 30 Juni 2025.
“Ya betul (surat pemberhentian itu),” kata Beathor saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025) malam.
Ia menegaskan bahwa dirinya percaya pemutusan kontrak tersebut dipicu oleh sikap vokalnya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
“Ya betul (karena bersuara terkait ijazah Jokowi),” ujarnya.
Beathor diketahui aktif menyuarakan kecurigaan terkait keaslian dokumen pencalonan Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Ia bahkan mengklaim memiliki informasi mengenai proses pembuatan dokumen tersebut yang melibatkan sejumlah nama dan lokasi tertentu.
Dalam wawancara di Podcast “To the Point Aja”, Kamis (26/6/2025), Beathor menyebut bahwa dokumen-dokumen persyaratan pencalonan Jokowi dibuat di kawasan Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat.
“Semua dokumen persyaratan maju Pilkada Jakarta 2012 diatur oleh Deni Iskandar. Dokumen itu kemudian dibawa oleh Widodo ke Pasar Pramuka untuk dibuat di kios milik Paiman,” katanya.
Beathor mengungkap, Paiman merupakan sosok yang memiliki latar belakang akademik tinggi.
“Dia mulai dari nol di situ, jadi tukang sapu, jadi tukang apa, terus dia menjadi rektor Moestopo, dia Profesor Doktor, sekarang menjadi profesornya di internasional, orang hebat ini,” ujarnya.
Beathor menyebut bahwa gelar doktor Paiman berasal dari Universitas Padjadjaran (Unpad), namun mempertanyakan keabsahannya.
“Nanti kita cek di Unpad, tapi yang lain-lainnya itu dia cetak sendiri juga bisa kan, orang dia bisa bikinin orang lain,” tambahnya.
Beathor juga mengklaim keterlibatan dalam Tim Relawan Bravo 5, kelompok pendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.
“Saya orang kepercayaannya Luhut Binsar Pandjaitan, saya ikut di tim Bravo 5, ketuanya Jenderal (Purn) Fachrul Razi,” katanya.
Lebih lanjut, Beathor mengaku telah membagikan informasi terkait dugaan ijazah palsu ke sejumlah kader PDIP.
“Apa yang saya share itu berbalik kan, ada dari kader, ‘Bang, aku tahu itu, Bang’,” tuturnya menirukan respons kader.
Ia juga menyebut telah mendatangi Fakultas Kehutanan UGM dan kediaman Jokowi di Solo bersama Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada April lalu.
“Roy Suryo dan Rismon Sianipar yakin itu bukan dari UGM,” ujarnya.
Meski belum ada tanggapan resmi dari pihak istana, pemecatan Beathor dinilai sebagai bagian dari pola penyingkiran terhadap suara-suara kritis yang menyentuh ranah sensitif.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana kritik terhadap kepala negara masih dapat dilakukan tanpa konsekuensi politis. []
Nur Quratul Nabila A
