Kuasa Hukum KPU: MK Harus Tetap pada Kewenangannya dalam Sengketa Pilkada

KUTAI KARTANEGARA – Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus tetap mengacu pada batas kewenangannya dalam menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di MK pada 23 Januari 2025, terkait dengan dua gugatan, yakni perkara Nomor 163/PHPU.Bup-XXIII/2025 yang diajukan pasangan AYL-Zais, serta perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan pasangan Dendi Suryadi-Alif Turiadi.

Hifdzil Alim, kuasa hukum KPU, menekankan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu, namun tidak berwenang untuk memeriksa kembali tahapan verifikasi calon yang sudah selesai sebelum pemungutan suara.

“Kedua gugatan ini keluar dari ranah kewenangan MK karena mempertanyakan persyaratan administrasi calon, bukan perselisihan hasil pemilu. Padahal, proses verifikasi telah dijalankan sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada,” ucap Hifdzil saat dihubungin Prudensi.com, Minggu (26/01/2025).

Ia juga menegaskan bahwa KPU Kukar telah memastikan seluruh pasangan calon memenuhi persyaratan sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada. Jika ada keberatan terkait pencalonan, hal tersebut seharusnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pengadilan tingkat pertama, bukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih lanjut, Hifdzil juga menyoroti masalah legal standing pemohon. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, selisih suara minimal untuk dapat mengajukan sengketa adalah 1% dari total pemilih, yang setara dengan 3.777 suara.

Namun, kedua pasangan calon penggugat tidak menyertakan bukti matematis yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

“MK harus tetap konsisten menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, termasuk ketidakjelasan pengaruh dugaan pelanggaran terhadap hasil pemilu,” tutup Hifdzil. []

JEMI IRLANDA HAIKAL.