Kukar Siapkan Langkah Strategis Kuasai Saham BPR
ADVERTORIAL — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam memperkuat peran di sektor keuangan lokal semakin menguat, seiring rencana strategis untuk meningkatkan kepemilikan saham di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Langkah ini mencuat dalam rapat pemegang saham yang berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana pada Rabu (11/06/2025).
Selama ini, Pemkab Kukar hanya menguasai sekitar 2,4 persen saham di BPR. Meski kepemilikannya tergolong kecil, kinerja keuangan bank tersebut dinilai cukup menjanjikan. Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur, menjelaskan bahwa dari investasi senilai Rp425 juta, pemerintah daerah menerima dividen sekitar Rp60 juta setiap tahunnya.
“Saat ini dari nilai investasi sebesar Rp425 juta, kita bisa menerima dividen sekitar Rp60 juta per tahun. Ini menunjukkan kinerja bank yang sehat. Maka wajar kalau kami mempertimbangkan untuk menjadi pemegang saham mayoritas ke depan,” ujar Ahyani.
Menurutnya, usulan peningkatan saham akan segera dilaporkan kepada Bupati Kukar guna dievaluasi. Jika disetujui, Pemkab Kukar akan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pengembangan BPR. “Jika nantinya kita jadi pemegang saham terbesar, maka bank ini bisa diarahkan lebih kuat untuk mendukung pembangunan daerah dan menjadi bank mitra resmi pemerintah. Potensinya besar, tidak hanya untuk pembiayaan, tapi juga inovasi pelayanan keuangan,” tambahnya.
Kepemilikan mayoritas diyakini akan membuka peluang bagi Pemkab untuk lebih leluasa dalam mengarahkan penguatan layanan dan inovasi sistem keuangan. Langkah ini juga sejalan dengan visi daerah dalam menciptakan lembaga keuangan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak ingin BPR stagnan. Harus ada inovasi, perbaikan layanan, dan penguatan peran jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kepemilikan saham mayoritas akan memperkuat arah itu,” tegas Ahyani. Dengan penguatan kontrol atas BPR, pemerintah berharap dapat mengarahkan bank agar berperan aktif dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di pelosok yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.
Selain sebagai penggerak ekonomi lokal, BPR juga diharapkan mampu menjadi mitra pembangunan yang dapat mendukung program-program prioritas daerah. Dengan dukungan kebijakan dan potensi fiskal yang tersedia, Pemkab Kukar optimistis mampu mendorong BPR menjadi lembaga keuangan rakyat yang lebih modern, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Penulis : Suryono | Penyunting: Enggal Triya Amukti
