Kukar Targetkan APBD Rekor, DPRD Optimistis

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam proses perencanaan anggaran dengan menggelar Rapat Paripurna Ke-29 Masa Sidang III, Senin (28/07/2025). Agenda utama rapat adalah penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) tahun 2026.

Bertempat di Gedung DPRD Kukar, rapat tersebut dihadiri berbagai unsur penting, di antaranya Ketua DPRD Ahmad Yani, Wakil Ketua Abdul Rasyid dan Junadi, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda Sunggono, serta unsur lainnya dari jajaran pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa agenda ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang mensyaratkan penyampaian KUA-PPAS paling lambat bulan Juli. “Kami DPRD Kukar bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) taat asas dan juga taat aturan. Alhamdulillah, penyampaian rancangan KUA-PPAS tepat waktu serta sesuai dengan jadwal,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan nilai rancangan APBD 2026 yang diajukan dalam KUA-PPAS mencapai Rp 7,3 Triliun. Menurutnya, angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kalau nanti ini betul-betul disetujui dan berjalan, maka akan luar biasa. Meskipun ini masih hitungan sementara, dan nanti akan dikonfirmasi ulang pada September hingga November, sesuai dengan regulasi melalui Perpres atau Kepres,” ungkapnya lagi.

Lebih jauh, Ahmad Yani tidak menutup kemungkinan APBD 2026 dapat menyentuh angka Rp 10 Triliun jika seluruh komponen anggaran, termasuk dana yang belum tersalurkan dari pusat, dapat dihitung sepenuhnya. “Ini adalah angka realistis, belum lagi dana yang belum disalurkan pada tahun ini. Kalau semuanya dihitung, kita berharap APBD Kukar dapat menembus angka Rp 10 Triliun,” tambahnya.

DPRD berharap agar anggaran besar ini benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. “Kita menginginkan agar anggaran ini, dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur harus dikejar, dan pelayanan publik harus ditingkatkan. Jangan sampai ada wilayah yang terabaikan,” tutup Ahmad Yani. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum