Kunker DPR-RI, Sekda Harisson Paparkan Capaian Kinerja Bank Kalbar
PONTIANAK, PRUDENSI COM-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menegaskan kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan dan penguatan peran BUMD serta bank daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson memaparkan capaian kinerja BUMD yaitu Bank Kalbar.
Menurutnya, Bank Kalbar tercatat memiliki total aset sebesar Rp27,84 triliun dengan modal dasar Rp3,5 triliun. Pada Tahun Buku 2024, Bank Kalbar membukukan laba sebesar Rp485,79 miliar dan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp127,69 miliar.
Sementara berdasarkan laporan keuangan unaudited Tahun Buku 2025, laba Bank Kalbar meningkat menjadi Rp522,99 miliar.
“Capaian ini menunjukkan Bank Kalbar terus bertumbuh dan menjadi tulang punggung kontribusi BUMD terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Harisson, yang juga turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, pada Kamis (22/1/2026).
Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD berdasarkan prinsip Good Corporate Governance, melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan Satuan Pengawas Intern, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran, kontrak kinerja bagi komisaris, dewan pengawas, dan direksi, hingga penyusunan regulasi evaluasi kinerja BUMD.
Sementara itu Dirut Bank Kalbar, H. Rokidi mengapresiasi kehadiran kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR-RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Ini merupakan momentum penting bagi Bank Kalbar untuk terus melayani dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,”ungkap H. Rokidi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.
“Target nasional seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, peningkatan kesejahteraan, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor pangan dan energi membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah melalui BUMD,”pungkasnya.(*)
