11 Pejabat Pemprov Diamanati Posisi Baru

KUTAI KARTANEGARA– Di masa pemerintahan Gubernur Kaltim Rudi Masud, Pemerintah Provinsi (Pemorov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rotasi jabatan tahap pertama. Sebanyak 11 aparatur negara di lingkup didaulat menempati jabatan baru, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pelantikan tersebut berlangsung pada Jumat (02/05/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudi Masudmemimpin langsung acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kependudukan serta Struktur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pelantikan 11 pejabat di lingkup pemprov Kaltim tersebut berlangsung secara khidmat. Mereka yang menerima amanat jabatan baru mencakup jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, dengan harapan besar untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Pelantikan ini sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi langkah penting untuk memperkuat pemerintahan yang profesional dan tertata dengan baik,” jelas Rudi, selaku pejabat yang mewakili Gubernur Kaltim dalam acara tersebut.

Sebelas pejabat yang dilantik akan menduduki posisi penting seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, hingga Kepala Seksi. Mereka akan bertugas di sejumlah sektor prioritas, termasuk administrasi kependudukan serta perlindungan perempuan dan anak—dua aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi.

Pemerintah berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membawa angin segar dalam pelayanan publik. Salah satu targetnya adalah mempercepat proses layanan administrasi kependudukan agar masyarakat tidak lagi menghadapi kendala teknis atau birokrasi yang berbelit-belit. Di sisi lain, isu perlindungan perempuan dan anak juga ditekankan sebagai program prioritas, mengingat masih tingginya angka kasus kekerasan di wilayah ini.

“Penempatan pejabat ini bukan hanya soal rotasi jabatan, tapi bagian dari upaya memperbaiki sistem kerja pemerintahan secara menyeluruh,” tambah Rudi.

Acara pelantikan diakhiri dengan pengucapan sumpah jabatan, yang disaksikan langsung oleh para pimpinan OPD dan keluarga pejabat yang dilantik. Setelah itu, para pejabat menandatangani dokumen pelantikan sebagai bentuk komitmen atas tugas dan tanggung jawab yang kini resmi mereka emban. []

Penulis: Rifki Irlika | Penyunting: Risa Nurjanah