Lahan BUMN Dimanfaatkan, Hunian Warga Bantaran Rel Segera Dibangun
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian relokasi bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dengan memanfaatkan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai solusi penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini ditinjau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria pada Kamis malam (02/04/2026), sebagai tindak lanjut rapat koordinasi terkait penyediaan lahan dan percepatan pembangunan hunian.
“Kemarin kita rapat dengan Pak Doni di Gedung BP BUMN sebagai Kepala Badannya, kemudian juga bersama BUMN yang memiliki tanah ini, yaitu Angkasa Pura,” kata Maruarar, sebagaimana dilansir Kompas, Sabtu, (04/04/2026).
Ia menyampaikan bahwa proses pembangunan telah memasuki tahap awal, termasuk kegiatan clearing lahan serta persiapan teknis lainnya. Pemerintah menilai progres tersebut menunjukkan keseriusan lintas pihak dalam mempercepat realisasi proyek.
“Hari ini saya senang sekali melihat kesiapan yang sangat cepat. Prosesnya sudah berjalan, bahkan sudah ada yang mulai clearing. Pegawai juga sudah mulai bekerja dan gambarnya juga sudah diberikan dengan rencana yang jelas,” tambahnya.
Hunian yang dibangun nantinya berupa rumah tapak sebanyak 324 unit di atas lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia (Persero). Proyek ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh warga, khususnya anak-anak.
“Totalnya ada 324 unit yang akan dibangun di sini. Kemudian juga akan ada ruang terbuka untuk bermain anak-anak. Jadi ini merupakan kerja sama yang baik, tanahnya milik Angkasa Pura dan pembangunan dilakukan secara kolaboratif,” tambahnya.
Pembangunan hunian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan bantaran rel sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Kolaborasi antar-BUMN dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan infrastruktur dasar tersebut.
Ke depan, pemerintah berharap proyek ini dapat segera rampung sehingga warga terdampak dapat segera menempati hunian baru yang lebih layak, sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan. []
Penulis: Muhammad Idris | Penyunting: Redaksi01
