Lapas Tenggarong Overkapasitas, DPRD Kukar Dorong Penambahan Fasilitas

ADVERTORIAL – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia menjadi saat istimewa bagi ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Tenggarong. Pada Minggu (17/08/2025), sebanyak 901 orang menerima Remisi Umum (RU), sementara 1.054 lainnya memperoleh Remisi Dasawarsa (RD). Dari total penerima, 12 WBP langsung menghirup udara bebas setelah keputusan remisi diumumkan.

Penyerahan remisi berlangsung di Lapas Tenggarong, Mangkuraja, Loa Ipuh, dengan dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati Rendi Solihin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, jajaran Forkopimda, dan pihak terkait lainnya. Bupati Aulia secara simbolis menyerahkan remisi kepada beberapa perwakilan WBP sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka menjalani pembinaan dengan baik.

Kepala Lapas Tenggarong, Suparman, menjelaskan bahwa remisi merupakan penghargaan dari negara bagi WBP yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi. “Pemberian remisi tidak serta-merta diberikan, melainkan melalui pertimbangan dan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya,” ujarnya. Ia menegaskan, penghargaan ini menjadi dorongan moral agar para WBP terus memperbaiki diri selama menjalani masa pidana.

Dalam kesempatan itu, Suparman juga mengungkapkan kondisi Lapas yang tengah menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Mayoritas penghuni berasal dari Kutai Kartanegara, yakni 1.511 orang atau sekitar 82 persen dari total penghuni. Saat ini, kapasitas Lapas sudah terlampaui hingga 363 persen dari daya tampung ideal. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Tenggarong menampung 370 orang dengan overkapasitas 14 persen, sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menampung 75 anak dan masih dalam kondisi normal.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, menyoroti tingginya jumlah penghuni Lapas yang per 17 Agustus 2025 mencapai 1.956 orang. “Tadi disampaikan oleh Pak Kalapas, perlu adanya penambahan fasilitas, khususnya bantuan klinik,” ucapnya. Ia menambahkan, DPRD Kukar akan mendukung pengadaan sarana kesehatan dan fasilitas lain untuk menunjang pembinaan yang lebih baik. “Kami dari DPRD Kukar tentu mendukung penambahan fasilitas ini, karena saat ini kondisinya sudah overload. Kesejahteraan mereka yang dibina di dalam Lapas harus menjadi perhatian,” tutupnya.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum