Lavrov: Rusia Tidak Terburu-buru Tambah Senjata Nuklir

JAKARTA – Berakhirnya Traktat New START antara Rusia dan Amerika Serikat menandai babak baru dalam dinamika pengendalian senjata nuklir global. Di tengah kekhawatiran meningkatnya potensi perlombaan senjata, Pemerintah Rusia menyatakan tetap bersedia mematuhi pembatasan jumlah hulu ledak nuklir sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, dengan syarat Amerika Serikat juga menunjukkan komitmen serupa.

Traktat New START, yang selama ini menjadi satu-satunya perjanjian pembatasan senjata nuklir antara dua kekuatan terbesar dunia, resmi berakhir pada awal bulan ini. Perjanjian tersebut membatasi masing-masing negara hanya memiliki 1.550 hulu ledak nuklir yang ditempatkan. Berakhirnya kesepakatan ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade tidak ada lagi instrumen hukum yang secara langsung mengatur pembatasan senjata nuklir strategis kedua negara.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perpanjangan satu tahun atas pembatasan yang telah disepakati dalam New START. Namun, pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan tanggapan terhadap tawaran tersebut. Meski demikian, Moskow menegaskan belum berniat meningkatkan jumlah persenjataan nuklirnya dalam waktu dekat.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan bahwa negaranya tetap berpegang pada moratorium yang diumumkan Kremlin, selama Washington tidak melampaui batas yang telah ditetapkan sebelumnya. “Kami berangkat dari fakta bahwa moratorium ini, yang diumumkan oleh presiden kami, tetap berlaku, tetapi hanya selama Amerika Serikat tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan,” kata Lavrov dalam pidatonya di parlemen Rusia, dilansir kantor berita AFP, Rabu (11/02/2026).

Pernyataan Lavrov sekaligus meluruskan komentar kementeriannya pada pekan lalu yang menyebut Rusia tidak lagi terikat oleh ketentuan perjanjian tersebut. Ia menegaskan Moskow tidak tergesa-gesa untuk mengembangkan maupun menempatkan tambahan senjata nuklir.

Di sisi lain, kedua negara sama-sama memberi sinyal keterbukaan untuk merundingkan kesepakatan baru. Pemerintah Amerika Serikat mendorong agar China turut dilibatkan dalam perundingan pengendalian senjata berikutnya, dengan alasan perkembangan pesat arsenal nuklir Beijing. Namun, Rusia berpandangan bahwa jika China dilibatkan, maka sekutu nuklir Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis juga harus menjadi bagian dari perundingan.

Situasi ini berkembang di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington, terutama sejak konflik di Ukraina. Pada 2023, Rusia menolak inspeksi terhadap fasilitas nuklirnya yang sebelumnya diatur dalam mekanisme verifikasi New START. Langkah tersebut semakin memperkeruh hubungan bilateral kedua negara.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengkritik keras perjanjian tersebut. Ia menyebut New START “dinegosiasikan dengan buruk” dan “sedang dilanggar secara terang-terangan”. Pernyataan itu mempertegas sikap skeptis Washington terhadap efektivitas kesepakatan tersebut.

Berakhirnya New START memicu kekhawatiran di kalangan pengamat internasional terkait potensi munculnya kembali perlombaan senjata nuklir. Tanpa kerangka hukum yang mengikat, risiko peningkatan jumlah dan modernisasi persenjataan strategis dinilai semakin terbuka.

Meski demikian, komitmen bersyarat Rusia untuk tetap mematuhi batasan kuantitatif menunjukkan masih adanya ruang diplomasi. Masa depan pengendalian senjata nuklir kini sangat bergantung pada kemauan politik kedua negara, serta kemungkinan melibatkan aktor-aktor nuklir lainnya dalam kerangka perundingan baru. []

Siti Sholehah.