Legislator Kukar Ajak Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi LGBT

ADVERTORIAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) dari Komisi IV, Muhammad Idham, mendorong adanya program rehabilitasi yang terarah bagi masyarakat yang telah terjerumus dalam perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Ia menilai pendekatan ini lebih menyentuh sisi kemanusiaan dan memberi peluang perubahan ketimbang hanya mengandalkan sanksi.

Menurut Idham, fenomena LGBT tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan moral atau keagamaan, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, lingkungan sosial, dan masa depan generasi muda. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, masalah ini bisa berkembang menjadi beban sosial yang lebih berat. “Kalau sudah terjangkit jangan dibiarkan. Harus ada rehabilitasi. Kita harap pemerintah bisa menyiapkan fasilitas itu, karena ini musibah. Kalau dibiarkan akan mendatangkan musibah besar bagi kita semua,” tegasnya, Senin (15/09/2025).

Idham menilai keberadaan peraturan daerah (perda) tetap diperlukan sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Namun, regulasi itu sebaiknya dilengkapi dengan program rehabilitasi yang komprehensif agar mereka yang sudah terjerat dapat kembali ke kehidupan yang sehat. “Tujuan perda bukan sekadar memberi sanksi, tapi juga mendorong adanya pembinaan dan penyelamatan,” tambahnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membangun pusat rehabilitasi yang melibatkan tenaga medis, psikolog, konselor, tokoh agama, serta organisasi sosial. Dengan pendampingan yang terukur, masyarakat yang telah terlibat perilaku tersebut tidak hanya dihukum, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk pulih dan beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya.

Selain rehabilitasi, Idham menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi yang konsisten. Sosialisasi di sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lain perlu ditingkatkan agar siswa memahami dampak negatif yang dapat muncul jika mereka terjerumus. Menurutnya, edukasi sejak dini akan membangun kesadaran dan memperkuat ketahanan moral generasi muda.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan anggaran dalam APBD sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi. “Kalau generasi kita rusak, maka pembangunan juga terganggu. Jadi rehabilitasi ini bukan sekadar isu moral, tapi juga berkaitan dengan masa depan daerah,” ujarnya.

Idham berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat menciptakan langkah nyata yang lebih menyeluruh, sehingga rehabilitasi dan pencegahan berjalan beriringan demi melindungi masa depan Kukar.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum