Lewat PDD, Damayanti Tekankan Hak Kritik Rakyat

ADVERTORIAL – Kesadaran masyarakat dalam mengawal arah kebijakan publik dinilai sangat penting untuk memperkuat jalannya demokrasi di tingkat lokal. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, saat menghadiri kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang digelar di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sabtu (24/5/2025).

Dalam forum yang mengangkat tema “Prioritas Kebijakan Publik” tersebut, Damayanti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam proses demokrasi, termasuk memberikan masukan hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat bukan hanya hak, tapi juga kewajiban dalam sistem demokrasi yang sehat.

“Perlu diketahui bahwa PDD ke-5, ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi demokrasi dan peran legislatif dalam menentukan arah kebijakan dalam konteks Kebijakan Publik,” ujar Ketua Fraksi PKB itu dalam sambutannya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program DPRD Kaltim yang bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat literasi hukum dan pemahaman regulasi yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional. Damayanti menekankan pentingnya masyarakat memahami bahwa mereka memiliki peran signifikan dalam mengawasi dan menilai arah kebijakan pemerintah.

“Pemahaman dan edukasi tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu agar setiap produk atau program kebijakan dapat kita awasi bersama guna memastikan program kebijakan publik nantinya sesuai dengan kepentingan masyarakat,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurutnya, setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat sah untuk disampaikan selama dilakukan secara konstruktif. Kritik yang disertai solusi justru menjadi bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

“Dia melanjutkan, masyarakat dapat mengkritik kebijakan publik jika tidak memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan Negara, dan setiap bentuk kritikan adalah hal yang dilindungi oleh Undang-undang, namun perlu tetap memperhatikan kritikan yang mampu menghasilkan solusi,” katanya.

Damayanti juga menyinggung sejumlah contoh kebijakan publik di Kaltim yang menurutnya sudah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat. Di antaranya, program “Gratispol” yang saat ini menjadi andalan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta program beasiswa Kaltim Tuntas pada pemerintahan sebelumnya.

“Visi misi Gubernur merupakan salah satu contoh Prioritas Kebijakan Publik di Kaltim dan pada pemerintahan sebelumnya juga ada yakni beasiswa Kaltim tuntas dalam konteks pendidikan,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain menjadi media sosialisasi dan edukasi politik, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat, guna membangun sinergi dalam membentuk budaya politik yang partisipatif dan demokratis di Kaltim.

Penulis: Irwanto
Penyunting: Enggal Triya Amukti