Lonjakan Harga Minyak, WFH ASN Belum Efektif Tekan Konsumsi BBM

JAKARTA – Efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai terbatas, sehingga pemerintah didorong menyiapkan strategi penghematan energi yang lebih menyeluruh di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik.

Wacana penerapan WFH satu hari per pekan bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu opsi yang dikaji pemerintah. Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM secara nasional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menyebut penerapan WFH dalam skala terbatas hanya berkontribusi kecil terhadap penurunan konsumsi BBM.

“Kalau bicara efektivitas tentu 1 hari sangat tidak cukup dan kita bandingkan dengan pengalaman 2020 ketika itu PSBB tahap pertama pandemi Covid-19 itu kan dilaksanakan secara masif kemudian juga lebih lama dan ada paksaan masyarakat tidak bisa keluar rumah. Jadi WFH ini saya pikir hanya sebagian kecilah langkah untuk mengurangi konsumsi,” ujarnya sebagaimana diwartakan Kompas Tv, Kamis (26/03/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan simulasi sederhana, kebijakan WFH terhadap sekitar dua juta ASN hanya mampu menghemat sekitar 17,8 juta liter BBM per bulan atau setara Rp30 miliar dari sisi subsidi. Angka tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan kebutuhan energi nasional.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif (Dirut) Core Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai dampak kebijakan WFH lebih terasa di wilayah perkotaan dan tidak mencerminkan kondisi nasional secara menyeluruh.

“Sebut saja misalnya bahwa ini umumnya hanya berpengaruh kepada pekerja-pekerja yang di sektor formal umumnya. Jadi, sementara kalau secara nasional orang yang berkerja di sektor formal itu 40%, itupun tidak semuanya bisa WFH. Sementara sebagian daripada orang yang di bekerja berdagang itu tetap harus bekerja bermobilitas,” ujar Mohammad Faisal dikutip dari YouTube KompasTV.

Menurutnya, struktur tenaga kerja Indonesia yang didominasi sektor informal menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, sektor manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja besar tidak memungkinkan penerapan kerja jarak jauh karena proses produksi harus berlangsung secara langsung.

Seiring keterbatasan tersebut, para ekonom mendorong pemerintah untuk mengombinasikan berbagai kebijakan lain. Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah reformasi subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.

“Yang paling fundamental adalah pertama pemerintah segera mempercepat reformasi apa subsidi BBM dari yang saat ini sifatnya terbuka menjadi targeted ataupun tertutup. Jadi kan Pertalite ataupun solar subsidi ini ada kuotanya. Kalau misalnya nanti tidak segera subsidinya targeted atau tepat sasaran, ini akan ada potensi over kuota,” jelasnya dikutip dari YouTube KompasTV.

Selain itu, pembatasan kuota pembelian BBM serta pemetaan sektor prioritas seperti logistik dan manufaktur juga dinilai penting guna menjaga distribusi energi tetap stabil saat terjadi tekanan pasokan.

“Jadi pemerintah juga mungkin di internal harus bisa memetakkan kondisi darurat seperti apa sehingga perlu dipertimbangkan adanya kuota pembelian. Dan yang kedua juga selain membatasi kuota per mobil adalah mulai mengidentifikasi sektor-sektor mana yang diprioritaskan. Karena pada akhirnya ketika nanti stok itu mulai menipis itu nanti seluruh sektor akan berebutan. Makanya harus mulai dipetakan sektor-sektor dan juga perusahaan-perusahaannya, jangan sampai nanti hanya segelintir kelompok yang mendapatkan akses BBM tadi,”

Di sisi lain, kebijakan pendukung seperti peningkatan penggunaan transportasi publik dinilai lebih berdampak. Staf Khusus Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Chico Hakim, menyebut penerapan kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN setiap Rabu mampu meningkatkan jumlah pengguna hingga sekitar 1,1 juta orang.

“Artinya ada sekitar ratusan mungkin hampir puluhan ribu kendaraan bermotor yang tidak beroperasi pada hari itu. Dan rasa-rasanya ini juga adalah bagian dari penghematan BBM tadi ya,” ujarnya dikutip dari YouTube KompasTV.

Selain itu, percepatan transisi ke kendaraan listrik juga dipandang sebagai solusi jangka panjang. Peralihan sebagian dari sekitar tujuh juta pengemudi ojek daring ke kendaraan listrik diperkirakan mampu menghemat konsumsi BBM dalam jumlah besar setiap tahun.

Dengan demikian, kebijakan WFH dinilai hanya menjadi bagian kecil dari upaya penghematan energi. Pemerintah diharapkan segera merancang kebijakan terpadu, mulai dari reformasi subsidi, penguatan transportasi publik, hingga percepatan transisi energi untuk menghadapi potensi krisis energi global. []

Penulis:  Mareta Galuh Ayuningtyas | Penyunting: Redaksi01