Mahasiswa Papua Demo Kemenkumham, Desak Natalius Pigai Temui Massa
JAKARTA — Puluhan mahasiswa asal Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
Aksi ini menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dalam pantauan di lokasi, para mahasiswa membawa berbagai poster bertuliskan “#Darurat #Militer #IntanJaya”, serta spanduk bertuliskan “Kami Tidak Butuh Keadilan TNI/Polri di Kabupaten Intan Jaya!”.
Seruan ini merupakan bentuk protes terhadap pendekatan militer di wilayah konflik yang dianggap telah mengorbankan masyarakat sipil.
Salah satu orator dari atas mobil komando menyampaikan bahwa pelanggaran HAM terus terjadi di seluruh wilayah Papua dan belum mendapat perhatian serius dari negara.
“Di seluruh Tanah Papua terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” serunya yang langsung disambut dengan teriakan “Betul!” dari peserta aksi.
Massa aksi juga secara khusus meminta kehadiran Natalius Pigai, tokoh asal Papua dan mantan Komisioner Komnas HAM RI, untuk mendengar langsung aspirasi mereka.
Orator menyatakan bahwa Pigai sebagai putra daerah seharusnya berada di barisan yang sama dengan mahasiswa Papua yang memperjuangkan keadilan.
“Kami tunggu Natalius Pigai, atau kita bakar ban di depan, minum kopi, tidur di sini,” ujar salah satu peserta aksi melalui pengeras suara.
Seruan seperti “Hidup mahasiswa!” dan “Hidup rakyat Papua!” pun menggema berkali-kali dari mobil komando sebagai bentuk semangat solidaritas.
Hingga berita ini diturunkan, para pengunjuk rasa masih terus menyampaikan orasi di depan kantor Kementerian HAM.
Beberapa pejabat kementerian terlihat di lokasi, namun belum ada kepastian mengenai pertemuan langsung antara mahasiswa dengan Natalius Pigai.
“Kami tidak ingin bertemu perwakilan, kami hanya ingin Natalius Pigai berdiri di depan kami!” tegas salah satu mahasiswa kepada awak media.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang terus muncul terkait dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, khususnya di wilayah Intan Jaya yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi lokasi konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendesak pemerintah agar menghentikan pendekatan militer dan mengedepankan dialog damai di Papua. []
Nur Quratul Nabila A
