Mahulu Menjerit, DPRD Didesak Bertindak

PARLEMENTARIA – Ketimpangan pembangunan di Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan publik. Kabupaten yang resmi dimekarkan sejak tahun 2013 ini ternyata masih menghadapi persoalan serius dalam hal infrastruktur dasar. Rabu, 28/05/2025, puluhan warga dari berbagai penjuru Mahulu berinisiatif melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, demi menyampaikan langsung aspirasi yang sudah lama terpendam.

Mereka yang tergabung dalam Forum Musyawarah Peduli Mahulu (FMPM) datang dengan membawa semangat perubahan. Dengan suara lantang namun tertib, warga menyuarakan desakan kepada para wakil rakyat untuk tidak menutup mata terhadap kondisi Mahulu yang dianggap stagnan dari segi pembangunan.

Bambang Edy Dharma, yang akrab disapa Awen dan bertindak sebagai koordinator forum, mengemukakan bahwa tuntutan utama warga adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan. “Kami ingin percepatan infrastruktur, bukan sekadar janji,” ujarnya dalam orasi di halaman DPRD Kaltim.

FMPM menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari keterisolasian akses darat menuju Long Apari hingga buruknya jalan penghubung ke wilayah perbatasan. Warga juga meminta agar DPRD Kaltim memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan tidak hanya berhenti di atas kertas.

Selain akses jalan, kebutuhan dasar lain seperti listrik, air bersih, dan logistik juga menjadi perhatian serius. Margareta Anjelica Ajai, warga Long Bagun, menyampaikan keresahannya soal tidak stabilnya pasokan listrik. “Di kampung saya, lampu sering padam karena kehabisan solar atau kerusakan alat. Di kampung sebelah seperti Long Melaham, jaringan listrik bahkan tidak pernah 24 jam,” katanya.

Air bersih dari PDAM pun belum menjangkau seluruh warga, bahkan di pusat kabupaten seperti Ujoh Bilang. Kondisi ini, menurut Margareta, menjadi ironi yang mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi layanan dasar.

Tidak hanya itu, ia juga mengungkap fakta bahwa harga barang kebutuhan pokok di wilayah Mahulu cenderung lebih murah jika dibeli dari Malaysia. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan lemahnya dukungan logistik dan distribusi dari pemerintah Indonesia.

Kritik juga dilontarkan Margareta kepada para wakil rakyat yang dianggap kurang hadir di tengah masyarakat. “Tolong jadi penyambung lidah rakyat, bukan wakil rakyat yang menindas. Jangan hanya duduk diam di kantor, sementara masyarakat dari ujung sungai datang jauh-jauh tidak didengar,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menerima audiensi perwakilan warga di ruang Gedung E. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi ke pemerintah provinsi dan pusat. “Kami berharap program percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur, bisa segera direalisasikan di Mahakam Ulu,” ucapnya.

Persoalan Mahakam Ulu bukan sekadar soal keterlambatan pembangunan, melainkan juga tentang keadilan dalam pelayanan negara. Masyarakat setempat menuntut agar janji-janji politik tidak berhenti sebagai wacana, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang memperbaiki kualitas hidup mereka. []

Penulis: Selamet