Mahulu Terpinggirkan, DPRD Desak Perhatian Pusat
ADVERTORIAL – Lambannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menjadi sorotan serius. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kondisi keterisolasian wilayah perbatasan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan perlu perhatian ekstra dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Dalam keterangannya kepada media di Samarinda pada Selasa (28/5/2025), Hasanuddin menyampaikan bahwa wilayah Mahulu yang memiliki luas mencapai 18.428 kilometer persegi, justru masih terkungkung keterbatasan sarana dasar. “Mahulu ini luas wilayahnya kecil, tapi isolasi dan minim infrastruktur masih menjadi masalah utama. Jalan yang sudah beraspal baru sekitar 18 kilometer,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi keberanian masyarakat Mahulu yang dengan terbuka menyuarakan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, suara dari warga menjadi salah satu pendorong utama untuk menagih perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan. “Mahulu butuh perlakuan khusus karena tantangannya tidak sama seperti daerah lain,” tegasnya.
Politisi dari Partai Golkar itu menyoroti bahwa Mahulu sejatinya menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari tambang hingga sektor perkebunan. Namun, kehadiran berbagai perusahaan besar belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. “Kontribusi ke masyarakat masih sangat minim. Tenaga kerja lokal sulit masuk karena dominasi perusahaan besar,” ujarnya.
Melihat realitas tersebut, Hasanuddin menekankan bahwa Mahulu sebagai daerah perbatasan memiliki nilai strategis nasional yang tidak boleh diabaikan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Mahulu agar tidak berhenti pada janji dan retorika belaka. “Kami tidak ingin ini berhenti di janji. Aspirasi warga harus ditindaklanjuti, bukan hanya didengar,” pungkasnya.
Menanggapi dorongan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) Republik Indonesia sebelumnya juga telah menyampaikan komitmen untuk memperkuat infrastruktur dasar di daerah tertinggal, termasuk Mahulu. Pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam merespons isu keterisolasian Mahulu. Sejumlah program konektivitas lintas wilayah, seperti pembukaan akses jalan dan pembangunan jembatan penghubung antar-kecamatan, telah masuk dalam perencanaan strategis nasional.
Meski proses pembangunan tidak bisa instan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk mendukung akselerasi pembangunan wilayah perbatasan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil warga Mahulu sekaligus memperkuat posisi strategis wilayah tersebut sebagai beranda negara.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan, baik antara pusat, provinsi, maupun kabupaten, agar setiap program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran. “Koordinasi lintas level pemerintahan sangat penting. Jangan sampai Mahulu terus bergantung pada bantuan dari luar, padahal ini bagian dari NKRI yang strategis,” jelasnya.
Dengan sorotan yang semakin kuat dari berbagai pihak, diharapkan Mahulu tidak lagi menjadi wilayah yang terpinggirkan. Perhatian pusat dan peran aktif DPRD Kaltim diharapkan mampu membuka lembaran baru bagi pembangunan yang lebih merata di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
Penulis: Diyan
Penyunting: Enggal Triya Amukti
