Malaysia Ganti Nama Blok Ambalat Jadi Laut Sulawesi
JAKARTA — Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) secara resmi menyebut wilayah sengketa Blok Ambalat sebagai bagian dari Laut Sulawesi, dalam pernyataan yang dirilis Selasa (5/8/2025).
Langkah ini memicu kembali perhatian terhadap status wilayah perbatasan yang selama dua dekade terakhir menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia.
Sengketa Blok Ambalat, yang berada di perairan antara Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia, merupakan salah satu isu maritim krusial yang belum mencapai kesepakatan definitif kedua negara.
Wisma Putra menyatakan bahwa penamaan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.
Putusan itu, menurut pihak Malaysia, memperkuat klaim hukum mereka atas wilayah maritim di sekitarnya, termasuk Laut Sulawesi.
“Setiap terminologi harus digunakan secara tepat dan mencerminkan kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah tersebut,” ujar Wisma Putra, dikutip dari kantor berita Bernama.
Sementara itu, terkait Blok ND6 dan ND7 yang masuk dalam kawasan Ambalat, Wisma Putra menegaskan bahwa rencana penamaan Laut Malaysia telah dijelaskan di parlemen oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan.
Meski begitu, Wisma Putra menyebut bahwa pengelolaan bersama (joint development) di kawasan tersebut dengan Indonesia masih dalam tahap pembahasan.
Tidak ada kesepakatan yang telah dicapai hingga saat ini.
“Semua pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah ditetapkan,” tambah Wisma Putra.
Sengketa Blok Ambalat kembali mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 27 Juni 2025.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kerja sama ekonomi melalui skema joint development menjadi jalan tengah yang memungkinkan sembari menunggu penyelesaian hukum maritim yang kompleks.
“Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi sambil menyelesaikan masalah hukum,” kata Prabowo.
Hal itu diamini oleh Anwar Ibrahim yang menekankan pentingnya mengambil langkah praktis agar potensi ekonomi kawasan perbatasan bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat di kedua negara.
“Jika kita menunggu penyelesaian total, mungkin bisa makan waktu dua dekade. Karena itu, kerja sama ekonomi tidak perlu tertunda,” ujarnya.
Malaysia menegaskan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Negara Bagian Sabah dan seluruh pihak terkait untuk menjaga dan memperkuat kepentingan nasionalnya di kawasan perbatasan tersebut. []
Nur Quratul Nabila A
