Maratua Terancam Tenggelam, DPRD Serukan Reklamasi

ADVERTORIAL – Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah derasnya arus pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan, daerah seperti Pulau Maratua justru menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah akibat abrasi.

Pulau Maratua, tepatnya di kawasan Tanjung Harapan, saat ini sedang menghadapi ancaman serius dari abrasi yang kian menggerus garis pantainya. Masalah ini tidak hanya berpengaruh pada perubahan bentuk fisik daratan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya vital seperti air bersih.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyampaikan kekhawatiran atas kondisi tersebut yang menurutnya sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Ia menegaskan bahwa abrasi di kawasan tersebut sudah merusak garis pantai hingga nyaris satu kilometer, dan jika tidak ditangani segera, akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat.

“Di Tanjung Harapan, sumber airnya Pulau Maratua, tapi abrasinya luar biasa. Saya perkirakan sudah hampir satu kilometer garis pantainya tergerus dan solusinya mungkin reklamasi yang benar, karena disitulah pusat kehidupan mereka,” ujar Husin kepada awak media, Jumat (11/07/2025) di Samarinda.

Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Maratua seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam hal perlindungan kawasan pesisir. Namun, menurut Husin, respons dari Pemerintah Provinsi Kaltim masih belum menyentuh inti persoalan, dan belum menyasar wilayah yang paling terdampak. “Kalau program di Maratua belum ada, khususnya di Tanjung Harapan sangat perlu, karena itu sumber kehidupan warga dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah semua di sana,” ujarnya menambahkan.

Ia mengingatkan bahwa wilayah kepulauan seperti Maratua bukan hanya penting dari sisi geografis, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi dan pariwisata yang sangat besar. Sayangnya, kawasan ini kerap terabaikan dalam hal alokasi pembangunan infrastruktur dasar dan perlindungan ekologis.

“Kami akan dorong agar dukungan provinsi tidak hanya datang sekali, tapi terstruktur dan terjadwal. Terutama untuk wilayah kepulauan yang selama ini cenderung tertinggal dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas,” tegas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Salah satu dampak abrasi yang paling mengkhawatirkan adalah potensi rusaknya cadangan air tawar. Husin menjelaskan bahwa rembesan air laut yang masuk ke daratan bisa mencemari sumber air bersih, menyebabkan krisis air bersih yang dapat mendorong masyarakat meninggalkan pulau tersebut. “Kalau abrasi ini terus dibiarkan, bukan hanya air bersih yang hilang, tapi juga masa depan masyarakat di Maratua,” kata Husin.

Menurutnya, fenomena ini merupakan peringatan keras agar pemerintah segera bertindak. Ia mendesak agar Pemprov Kaltim tidak menunda-nunda penanganan dan segera merumuskan kebijakan tanggap bencana berbasis ekologi yang berpihak pada wilayah pinggiran, terutama kawasan kepulauan.

Husin menekankan bahwa pembangunan berkeadilan tidak cukup hanya diwujudkan di atas kertas. Ia berharap program-program perlindungan pesisir dan reklamasi dilakukan berdasarkan kajian lingkungan yang komprehensif dan menyeluruh, serta dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya proyek sesaat. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum