Marcos Jr Dituding Selewengkan Dana Proyek Banjir

MANILA — Dinamika politik Filipina kembali memanas setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr menghadapi aduan pemakzulan yang diajukan sekelompok masyarakat sipil. Aduan tersebut menuding kepala negara terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran negara melalui proyek-proyek pengendalian banjir yang diduga fiktif, dengan nilai kerugian negara mencapai miliaran dolar Amerika Serikat.

Gelombang kemarahan publik terhadap dugaan proyek infrastruktur fiktif itu terus menguat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh bencana banjir yang melanda banyak wilayah di Filipina sepanjang tahun lalu akibat terjangan sejumlah topan besar. Banjir yang melumpuhkan aktivitas warga dinilai kontras dengan besarnya anggaran negara yang diklaim telah dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir.

Aduan pemakzulan terhadap Marcos Jr ini, seperti dilansir AFP, Kamis (22/01/2026), mendapatkan dukungan dari blok Makabayan, sebuah koalisi partai politik berhaluan kiri di Filipina. Kelompok tersebut menilai presiden telah menyalahgunakan kepercayaan rakyat dengan memasukkan proyek-proyek bermasalah ke dalam anggaran nasional.

Para pelapor menuduh bahwa proyek-proyek tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan publik, melainkan menjadi sarana pengalihan dana negara kepada kroni dan sekutu politik. Tuduhan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang diberikan melalui proses pemilihan umum.

Sesuai Konstitusi Filipina, setiap warga negara berhak mengajukan aduan pemakzulan terhadap pejabat tinggi negara, termasuk presiden, asalkan mendapatkan dukungan dari setidaknya satu anggota dari lebih 200 anggota Kongres. Dalam kasus ini, salinan aduan telah secara resmi diserahkan ke Kantor Sekretaris Jenderal DPR Filipina pada Kamis (22/01/2026) waktu setempat.

Penyerahan aduan itu dilakukan, “sesuai dengan peraturan DPR”. Dokumen tersebut merinci dugaan mekanisme sistematis penyalahgunaan dana publik dalam skala besar.

“Presiden melembagakan mekanisme untuk menyalahgunakan dana pengendalian banjir sebesar lebih dari 545,6 miliar Peso Filipina (setara Rp 155,9 triliun), mengalihkannya ke tangan kroni-kroni dan kontraktor yang diistimewakan, dan mengubah kas negara menjadi peti perang pribadi (cadangan uang-red) untuk pemilu (sela) tahun 2025,” demikian bunyi ringkasan dokumen aduan yang dilihat AFP.

Selain itu, aduan pemakzulan tersebut juga mencantumkan dugaan bahwa Marcos Jr secara langsung meminta suap. Namun, tuduhan ini didasarkan pada klaim seorang mantan anggota Kongres Filipina yang kini berada di luar negeri saat tengah menghadapi penyelidikan hukum, sehingga belum dapat diverifikasi secara menyeluruh.

“Keterlibatan Presiden dalam skema korupsi besar-besaran membuat pemakzulan diperlukan untuk meminta pertanggungjawabannya. Rakyat telah dirampok berulang kali dan secara sistematis,” sebut aduan tersebut.

Di sisi lain, Presiden Marcos Jr secara konsisten membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa justru dirinya yang pertama kali mengangkat isu dugaan proyek fiktif tersebut ke ruang publik. Marcos Jr juga mengklaim telah mendorong penyelidikan menyeluruh yang menyeret puluhan pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, hingga anggota parlemen.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh salah satu pelapor, Liza Maza. Ia menilai langkah penyelidikan yang digagas presiden hanya bersifat simbolis dan bertujuan mengalihkan tanggung jawab.

“Kami pikir penyelidikan yang dia mulai hanyalah upaya menutup-nutupi. Karena kenyataannya, dialah pemimpin dari korupsi ini,” ujarnya kepada wartawan.

Aduan pemakzulan yang diajukan pada Kamis ini menjadi yang kedua terhadap Marcos Jr dalam pekan yang sama. Sebelumnya, seorang pengacara lokal telah lebih dahulu mengajukan aduan serupa, dengan menyinggung penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Rodrigo Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun lalu.

Meski tekanan politik meningkat, pengamat menilai peluang aduan pemakzulan ini untuk lolos relatif kecil. Ketua Fakultas Ilmu Politik Universitas Santo Tomas Manila, Dennis Coronacion, mengatakan kepada AFP bahwa komposisi Kongres yang didominasi oleh sekutu-sekutu Marcos Jr menjadi faktor utama.

Menurutnya, dinamika politik tersebut membuat proses pemakzulan lebih bersifat simbolik sebagai tekanan moral, ketimbang ancaman nyata terhadap kelangsungan pemerintahan Presiden Marcos Jr dalam waktu dekat. []

Siti Sholehah.