Mayjen Ahmad Rizal Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Menhan Tegaskan Harus Pensiun Dulu dari TNI
JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus menyelesaikan masa tugas militernya terlebih dahulu sebelum resmi menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Hal ini disampaikan Sjafrie usai menghadiri kegiatan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).
“Mereka penggantinya Novi, namanya Rizal. Tapi harus pensiun. Langsung pensiun, sebelum menjabat harus pensiun,” ujar Sjafrie kepada awak media.
Penegasan ini muncul menyusul pengangkatan resmi Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Bulog menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Novi Helmy Prasetya, yang ditarik kembali untuk berdinas di lingkungan TNI.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga mengonfirmasi pergantian posisi tersebut.
Ia menyebutkan, penunjukan Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, menyusul permintaan Panglima TNI untuk menarik kembali Letjen Novi Helmy ke institusi militer.
“Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi,” ujar Erick Thohir usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Meskipun Letjen Novi baru menjabat selama lima bulan di Bulog, Erick tak menjelaskan secara detail alasan penggantian cepat tersebut. Namun, ia menyampaikan bahwa kebutuhan penugasan TNI menjadi pertimbangan utama.
“Saya tidak tahu detailnya. Mungkin penugasannya dianggap sudah selesai. Untuk tahun depan, Bulog punya tugas penting untuk menyerap produksi petani,” jelasnya.
Penunjukan figur militer untuk memimpin lembaga strategis seperti Bulog bukan hal baru.
Namun, hal ini kembali memantik diskusi publik terkait keterlibatan unsur militer aktif dalam posisi sipil, terutama yang menyangkut manajemen distribusi logistik nasional.
Adapun Perum Bulog memiliki mandat vital sebagai stabilisator harga pangan nasional, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan distribusi beras.
Dengan penunjukan Ahmad Rizal, pemerintah berharap konsolidasi kebijakan penyediaan pangan tetap berjalan optimal menjelang masa tanam dan panen nasional. []
Nur Quratul Nabila A
