Menkeu Ungkap Alasan Tolak PMN, Pilih Cicilan Rp40 T per Tahun

JAKARTA – Pemerintah memilih skema pembiayaan tidak langsung melalui perbankan untuk proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), alih-alih menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN), guna menjaga risiko fiskal tetap terkendali meski nilai proyek mencapai ratusan triliun rupiah.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara tetap dapat memperoleh pembiayaan besar melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp240 triliun. Namun, pembayaran cicilan dilakukan pemerintah melalui alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti saya terekspos langsung kan (jika memberi PMN), kalau itu tagihan besar. Agrinas Pangan ini Koperasi Merah Putih ya? Kalau dia aja jeblok habis-habisan, saya habis-habisan, nggak unlimited loh,” ujar Purbaya sebagaimana diberitakan Jawa Pos, Selasa, (24/03/2026).

Menurutnya, skema pinjaman ini dipilih untuk membatasi beban langsung negara sekaligus mendorong disiplin pembiayaan dari sektor perbankan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah hanya menanggung cicilan tahunan sekitar Rp40 triliun, sementara risiko tambahan berada di pihak bank pemberi pinjaman.

“Kalau sekarang kan saya sudah pasti cuma bayar Rp 40 triliun setiap tahun. Nanti yang nanggung kalau ada apa-apa, banknya sendiri. Kalau dia masih minjam selalu berlebih,” jelasnya.

Ia menambahkan, total kebutuhan pembiayaan program diproyeksikan mencapai Rp240 triliun dalam jangka waktu enam tahun. Skema cicilan dinilai lebih realistis dibandingkan penyaluran dana besar secara langsung melalui PMN di awal proyek.

“Tapi kan sudah kelihatan Rp 240 triliun panjang enam tahun, saya cicil Rp 40 triliun,” tuturnya.

Purbaya juga menilai penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan KDMP masih sebanding dengan potensi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, jika koperasi tersebut berjalan optimal, skema ini bahkan berpeluang memberikan keuntungan bagi negara.

“Orang bilang mungkin tidak efisien. Tapi dibanding (anggaran) yang hilang dari dana desa, hampir sama. Malah saya bisa untung, kalau memang koperasinya hidup,” pungkasnya.

Pemerintah berharap model pembiayaan ini mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program strategis nasional tetap berjalan tanpa membebani APBN secara langsung dalam jumlah besar. []

Penulis: Kuswandi | Penyunting: Redaksi01