Menko PMK: Renovasi Sekolah dan Digitalisasi Pendidikan Jadi Prioritas Pemerintah
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa renovasi sekolah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, perbaikan infrastruktur sekolah bertujuan memberikan fasilitas belajar yang lebih baik bagi para siswa.
“Program yang sedang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden saat ini untuk pendidikan dasar dan menengah adalah renovasi sekolah,” ujar Pratikno dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV, Minggu (9/2/2025) malam.
Ia menambahkan bahwa peningkatan sarana pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada siswa di berbagai daerah.
Selain renovasi sekolah, pemerintah juga mendorong digitalisasi dalam sistem pendidikan. Pratikno menyebut bahwa program digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kompetensi guru.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto secara khusus telah menginstruksikan percepatan digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari transformasi sistem belajar-mengajar.
“Dengan digitalisasi, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyajikan konten edukatif secara langsung kepada siswa. Selain itu, digitalisasi juga menjadi sarana pelatihan bagi guru, sehingga ada peningkatan kualitas di kedua sisi,” jelasnya.
Pratikno menekankan bahwa implementasi dua langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, sektor pendidikan merupakan bagian dari kebijakan yang telah didesentralisasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Meskipun demikian, kata Pratikno, pemerintah pusat tetap terlibat dalam beberapa aspek, seperti renovasi sekolah, untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan.
“Kami berharap kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas keterjangkauannya,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa akses pendidikan harus terjamin dari berbagai aspek, baik dalam hal infrastruktur, biaya, maupun layanan.
“Pendidikan harus terjangkau, baik dari segi akses menuju sekolah maupun pembiayaan, karena semuanya ditanggung oleh negara. Dengan begitu, pemerataan pendidikan bisa benar-benar terwujud di seluruh Indonesia,” pungkasnya. []
Nur Quratul Nabila A
