Menlu Sugiono: Dukungan bagi UNRWA Adalah Kewajiban
NEW YORK – Indonesia kembali menegaskan posisinya dalam mendukung Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di forum internasional. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa dukungan politik terhadap badan tersebut bukanlah opsi yang bisa dinegosiasikan, melainkan sebuah kewajiban moral dan politik yang harus dijalankan.
“Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” ujar Menlu Sugiono dalam pertemuan tingkat menteri tahunan mengenai UNRWA yang berlangsung di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB, New York, Kamis (25/09/2025) waktu setempat.
Indonesia menilai kehadiran di forum itu penting untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan bagi UNRWA, mengingat keberadaan badan tersebut memberi manfaat nyata bagi jutaan pengungsi Palestina yang menghadapi kondisi hidup semakin sulit. “Kerja badan ini sangat vital dan berdampak nyata bagi jutaan pengungsi Palestina,” tambahnya.
Meski begitu, UNRWA tengah menghadapi tekanan serius. Dari sisi politik, Israel disebut secara aktif menghalangi aktivitas lembaga itu di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk dengan mengakhiri perjanjian 1967 yang sebelumnya memberikan hak istimewa serta kekebalan bagi staf UNRWA.
Krisis juga datang dari sisi finansial. Beberapa negara diketahui menarik dukungan pendanaan sehingga membuat anggaran UNRWA menurun drastis. Karena sebagian besar pembiayaan bersumber dari kontribusi sukarela, badan ini mengalami kesulitan menjaga operasional harian.
Menlu Sugiono juga menyoroti adanya usulan reformasi bantuan kemanusiaan melalui UN Aid Initiatives dari Sekretaris Jenderal PBB, khususnya Workstream 3. Menurutnya, langkah perubahan struktural itu tidak boleh mengurangi mandat UNRWA dalam membela hak-hak pengungsi Palestina.
“Pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi adalah nadi dari operasi UNRWA. Indonesia tetap berkomitmen berkontribusi, baik melalui pemerintah maupun saluran-saluran inovatif lainnya,” tegas Sugiono.
Berdasarkan laporan terkini, UNRWA hanya mampu menjalankan operasi penuh hingga akhir September 2025. Bahkan, mulai November mendatang, badan ini diperkirakan hanya bisa beroperasi dua hari dalam sepekan akibat keterbatasan dana.
Sejak 2024, Indonesia telah meningkatkan dukungannya bagi UNRWA. Dukungan itu diwujudkan melalui kontribusi sukarela pemerintah, bantuan berbagai pihak yang dikoordinasikan bersama, hingga kerja sama antara BAZNAS dan UNRWA.
Langkah Indonesia ini menegaskan posisi konsisten bahwa krisis Palestina tidak bisa dipandang sekadar isu regional, melainkan bagian dari perjuangan universal menegakkan keadilan dan kemanusiaan. []
Diyan Febriana Citra.
