Mensesneg Ajak Perwakilan Massa ‘Indonesia Gelap’ Berdialog dengan Pemerintah

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengajak massa aksi ‘Indonesia Gelap’ untuk mengirimkan perwakilan guna berdiskusi mengenai poin-poin tuntutan yang mereka suarakan. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Prasetyo saat menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

“Saya ingin menawarkan agar saudara-saudara menunjuk perwakilan untuk berdialog dan berdiskusi secara konstruktif,” ujar Prasetyo dari atas mobil komando.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah siap menerima masukan dari massa aksi terkait kebijakan yang dinilai kurang tepat. Ia juga menandatangani tuntutan yang diajukan sebagai bukti bahwa aspirasi mereka telah diterima untuk dipelajari lebih lanjut.

“Silakan berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara anggap kurang tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan perwakilan massa aksi demi mencari solusi terbaik.

“Dengan ini saya nyatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara telah diterima oleh pemerintah dan akan dipelajari lebih lanjut,” tutur dia.

Aliansi BEM SI Rakyat Bangkit mengajukan sembilan tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

2. Transparansi status pembangunan dan penggunaan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

9. Tolak intervensi Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo.

Setelah bertemu dengan Mensesneg, massa aksi secara bertahap meninggalkan lokasi unjuk rasa. Mereka menyebut pertemuan dengan Prasetyo Hadi sebagai kemenangan, karena aspirasi mereka telah diakui dan diterima oleh pemerintah untuk dipertimbangkan lebih lanjut. []

Nur Quratul Nabila A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *