Menteri Israel Dicekal Slovenia karena Retorika Genosida
SLOVENIA — Pemerintah Slovenia mengambil langkah diplomatik tegas terhadap dua pejabat tinggi Israel, dengan melarang Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir memasuki wilayahnya.
Kebijakan ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Slovenia pada Sabtu (19/7/2025) sebagai respons terhadap keterlibatan keduanya dalam kebijakan dan retorika yang dinilai memicu genosida serta pelanggaran berat hak asasi manusia di Gaza dan Tepi Barat.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Slovenia menyatakan bahwa Smotrich dan Ben-Gvir akan dianggap sebagai persona non grata, sehingga tidak diperkenankan masuk ke wilayah negara tersebut.
“Kedua pejabat itu mengeluarkan pernyataan genosida dan menghasut kekerasan ekstrem serta pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap warga Palestina,” tulis pernyataan kementerian tersebut, dikutip dari Russia Today.
Pemerintah Slovenia juga menilai bahwa keduanya secara aktif mendorong ekspansi permukiman ilegal di wilayah pendudukan dan memfasilitasi aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina.
“Mereka secara terbuka menganjurkan perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan kekerasan terhadap penduduk Palestina. Melalui pernyataan dan tindakan mereka, mereka mempromosikan pembersihan etnis di Tepi Barat dan Gaza,” lanjut pernyataan tersebut.
Langkah Slovenia ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah sikap hati-hati Uni Eropa.
Beberapa hari sebelumnya, Dewan Menteri Luar Negeri Uni Eropa memutuskan menunda pembahasan sanksi terhadap Israel, sembari menyatakan masih akan “mengawasi dengan ketat” komitmen Tel Aviv untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Baik Ben-Gvir maupun Smotrich dikenal sebagai tokoh sayap kanan ekstrem di pemerintahan Israel saat ini. Ben-Gvir, pemimpin partai Otzma Yehudit, pernah menolak instruksi untuk menangkap pemukim Israel yang menyerang warga Palestina.
Sementara Smotrich, pemimpin Partai Zionisme Religius, secara terbuka menyuarakan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.
Keduanya juga sempat mengusulkan penghentian total distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai cara menekan Hamas agar membebaskan sandera Israel.
Langkah Slovenia mengikuti jejak sejumlah negara Barat lainnya. Pada bulan lalu, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia juga menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich dan Ben-Gvir.
Mereka dinilai bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan sektarian dan pelanggaran hukum internasional di wilayah pendudukan.
Tindakan Slovenia ini menegaskan bahwa meski banyak negara Uni Eropa masih bersikap moderat terhadap Israel, beberapa negara anggotanya telah memilih mengambil jalur yang lebih berani dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. []
Nur Quratul Nabila A
