Merz Angkat Bicara soal Iran, Uni Eropa Didesak Bertindak

JAKARTA – Kanselir Jerman Friedrich Merz akhirnya menyampaikan sikap terbuka terhadap situasi politik dan keamanan di Iran setelah beberapa hari memilih tidak berkomentar. Dalam kunjungan resminya ke India, Merz mengecam keras cara aparat keamanan Iran menangani unjuk rasa antipemerintah yang meluas di berbagai kota. Ia menilai tindakan represif terhadap demonstran sebagai bentuk kekerasan yang tidak sebanding dan mencerminkan rapuhnya kepemimpinan di Teheran.

“Saya mendesak para pemimpin Iran untuk melindungi rakyatnya, bukan mengancam mereka,” ujar Merz. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang mengandalkan intimidasi dan kekerasan justru menunjukkan ketidakmampuan rezim dalam merespons tuntutan masyarakat secara demokratis.

Pernyataan Merz tersebut memicu kembali perdebatan di dalam negeri Jerman mengenai langkah konkret yang seharusnya diambil Uni Eropa terhadap Iran. Sejumlah politisi lintas partai menilai kecaman moral saja tidak lagi memadai dan harus diikuti dengan kebijakan yang lebih tegas, terutama terhadap Garda Revolusi Iran yang dianggap sebagai tulang punggung kekuasaan rezim.

Dorongan untuk memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa kembali menguat. Dengan kekuatan yang diperkirakan mencapai sekitar 150.000 personel, Garda Revolusi tidak hanya berperan dalam aspek keamanan, tetapi juga menguasai sektor ekonomi strategis di Iran. Kondisi tersebut dinilai membuat struktur kekuasaan semakin sulit disentuh oleh tekanan internal.

Politisi Partai Hijau sekaligus Wakil Presiden Bundestag, Omid Nouripour, menekankan pentingnya perubahan pendekatan Berlin. Ia mendorong pemerintah Jerman untuk menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi Iran serta elemen masyarakat sipil. Menurutnya, strategi “diam dan menunggu” tidak lagi relevan di tengah meningkatnya kekerasan terhadap warga sipil.

Sejumlah pakar kebijakan luar negeri di Jerman juga menyerukan langkah yang lebih keras, termasuk pemblokiran aset dan rekening bank pejabat Iran di wilayah Uni Eropa. Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Bundestag dari CDU, Armin Laschet, menegaskan perlunya sanksi yang lebih menyasar elite penguasa. “Sanksi terhadap elit rezim harus diperketat agar mereka paham siapa pun yang menindas rakyatnya dengan kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan akan menghadapi konsekuensi,” katanya.

Di sisi lain, muncul kritik dari dalam koalisi pemerintahan sendiri. Ahli kebijakan luar negeri dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Adis Ahmetovic, menilai sikap resmi pemerintah Jerman terlalu lunak. Ia mendesak agar deportasi ke Iran dihentikan sementara waktu, mengingat situasi keamanan yang memburuk. Ahmetovic juga menyoroti pernyataan bersama yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemimpin Jerman, Prancis, dan Inggris, yang dinilainya belum disertai langkah nyata.

Pemerintah Jerman, melalui Wakil Juru Bicara Sebastian Hille, menyatakan bahwa dukungan terhadap pelabelan Garda Revolusi sebagai organisasi teroris telah lama ada, namun keputusan di tingkat Uni Eropa masih memerlukan kesepakatan bersama. Hingga kini, Duta Besar Iran di Berlin juga belum dipanggil secara resmi untuk menyampaikan nota protes diplomatik.

Solidaritas terhadap para demonstran Iran juga terlihat di jalanan Jerman. Ribuan orang menggelar aksi di Berlin dan Frankfurt untuk mengecam kekerasan rezim Teheran. Dengan sekitar 300.000 warga keturunan Iran yang menetap di Jerman, isu ini menjadi perhatian publik yang semakin luas. Pemerintah Jerman menyatakan mendukung setiap upaya yang memungkinkan warga Iran tetap terhubung dengan dunia luar, termasuk akses komunikasi yang tidak dikendalikan oleh negara. []

Siti Sholehah.