Muhammadiyah Penuhi Tawaran Jokowi, Pimpinan Pusat Tunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Pegelola Tambang
JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menindaklanjuti tawaran pemerintah atas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan dengan membentuk Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjabarkan, ketua dari tim pengelola tambang Muhammadiyah adalah Muhadjir Effendy yang saat ini juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
“(PP Muhammadiyah) menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhadjir Effendy MAP sebagai ketua,” jelas Abdul Mu’ti dalam Konferensi Pers PP Muhammadiyah secara daring yang dikutip CNBCIndonesia, Senin (29/7/2024).
Adapun delapan anggota lain yang menjadi tim pengelola tambang Muhammadiyah adalah: Muhammad Sayuti sebagai Sekretaris, dan anggota lainnya adalah Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan, Bambang Setidaji, Arief Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.
“Tim memiliki tugas, wawenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandasnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, bahwa berkenaan dengan pengelolaan tambang ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum Majlis Lembaga di lingkungannya.
Terdapat setidaknya 9 pernyataan yang menjadi alasan Muhammadiyah merestui untuk menerima pengelolaan WIUPK dari pemerintahan Jokowi. Hal itu, kata Abdul Mu’ti, setelah menganalisis masukan melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang ahli lingkungan hidup perguruan tinggi majlis dan lembaga di PP Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah menginginkan adanya pemerataan ekonomi hingga keadilan ekonomi melalui penawaran pemerintah kepada ormas keagamaan di Indonesia, salah satunya yang baru saja menerima tawaran WIUPK dari pemerintah yakni Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
“Kita ini inginkan pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi,” jawab Jokowi saat ditanya tanggapannya perihal PP Muhammadiyah yang akhirnya terima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, saat ditemui wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
Jokowi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak komplain perihal mengapa konsesi tambang hanya diberikan kepada perusahaan yang besar-besar saja. Padahal, lanjutnya, sejumlah ormas keagamaan di Indonesia menyebut mereka juga bisa mengelola konsesi tambang di dalam negeri.
“Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak (Jokowi) kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok.’,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan ke salah satu pondok pesantren, saat itulah, ujar Jokowi, dirinya terdorong untuk membuat regulasi agar badan usaha milik ormas keagamaan di dalam negeri diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang.
“Tapi bukan ormasnya (yang mengelola tambang), (namun) badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi PT, CV, dan lain-lain. Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan mengajukan itu, ndak. Kalau memang berminat ada keinginan regulasinya sudah ada,” tutup Jokowi. []
Nur Quratul Nabila A
