NATO Solid Bela Kedaulatan Greenland di Tengah Pernyataan Trump
KOPENHAGEN – Isu kedaulatan Greenland kembali memicu respons serius dari Eropa. Sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) secara terbuka menyatakan sikap bersama untuk mendukung Denmark dan menegaskan bahwa masa depan Greenland tidak boleh ditentukan oleh tekanan atau ambisi sepihak. Pernyataan ini muncul menyusul kembali menguatnya wacana penguasaan Greenland oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Kopenhagen, enam negara anggota NATO—Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris—bersama Denmark menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Arktik tersebut. Negara-negara itu menegaskan bahwa Greenland, yang memiliki status wilayah otonomi di bawah Kerajaan Denmark, tetap berada dalam kerangka hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama tersebut.
Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran Eropa atas meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik, wilayah yang kini semakin strategis karena perubahan iklim, potensi sumber daya alam, serta kepentingan militer global. Para pemimpin NATO menegaskan bahwa stabilitas kawasan tersebut merupakan kepentingan bersama, bukan hanya bagi negara-negara Nordik, tetapi juga bagi keamanan Eropa secara keseluruhan.
Dalam dokumen yang sama, ketujuh negara tersebut menegaskan bahwa keamanan Arktik telah menjadi prioritas utama. Mereka menyebut banyak negara Eropa telah meningkatkan kehadiran dan investasi pertahanan di kawasan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas jangka panjang.
“Oleh karena itu, keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama-sama dengan sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” tegas para pemimpin negara-negara NATO tersebut.
Meski menegaskan pentingnya peran Amerika Serikat, pernyataan tersebut juga menggarisbawahi bahwa kerja sama harus tetap berpijak pada hukum internasional. Amerika Serikat disebut sebagai “mitra penting” dalam konteks keamanan Arktik, baik sebagai anggota NATO maupun melalui perjanjian pertahanan bilateral dengan Denmark yang ditandatangani pada 1951.
Di sisi lain, negara-negara Nordik turut menyampaikan sikap senada. Dalam pernyataan terpisah, para Menteri Luar Negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia menegaskan komitmen kolektif mereka dalam menjaga stabilitas kawasan Arktik. Mereka menilai kawasan tersebut membutuhkan pendekatan bersama yang menekankan pencegahan konflik dan peningkatan kesiapsiagaan pertahanan.
“Kami semuanya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui kemampuan, aktivitas, kehadiran, dan peningkatan kesadaran situasional yang baru,” kata para Menlu negara-negara Nordik tersebut.
Pernyataan-pernyataan ini tidak lepas dari kontroversi yang kembali mencuat setelah Donald Trump secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Bahkan, Trump tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer demi mewujudkan tujuan tersebut, dengan dalih kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara tegas meminta Trump untuk menghentikan ancaman tersebut. Sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa juga menyatakan dukungan penuh terhadap Denmark dan Greenland, sekaligus menolak gagasan bahwa masa depan wilayah tersebut dapat ditentukan oleh tekanan kekuatan besar. []
Siti Sholehah.
