Netanyahu Terima Undangan Dewan Perdamaian Trump
TEL AVIV – Pemerintah Israel memastikan keterlibatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam inisiatif diplomatik internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, sebuah forum yang diklaim bertujuan menangani dan menyelesaikan berbagai konflik bersenjata di dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah.
Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh kantor Perdana Menteri Israel pada Rabu (21/01/2026) waktu setempat. Pengumuman ini menandai dukungan politik Israel terhadap langkah Trump dalam membentuk mekanisme baru penyelesaian konflik global di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan bahwa dirinya telah menerima undangan Presiden AS Donald Trump dan akan bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, yang akan terdiri dari para pemimpin dunia,” demikian pernyataan kantor Netanyahu.
Dewan Perdamaian awalnya dirancang sebagai badan yang bertugas mengawasi proses pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang. Namun, dalam undangan resmi yang dikirimkan kepada sejumlah pemimpin dunia, pemerintah AS memperluas mandat dewan tersebut. Peran Dewan Perdamaian tidak lagi terbatas pada konflik Palestina, melainkan mencakup upaya mengakhiri konflik di berbagai wilayah dunia yang dinilai rawan ketegangan dan instabilitas.
Dalam draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan pemerintahan Trump kepada sekitar 60 negara, tercantum pula ketentuan keanggotaan. Negara atau pemimpin yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan memberikan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar. Keanggotaan permanen ini berlaku lebih dari tiga tahun, melampaui masa keanggotaan normal dewan tersebut.
Bagian pembukaan piagam itu menyebutkan bahwa Dewan Perdamaian “berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik”. Trump sendiri akan memimpin dewan tersebut, sembari “secara terpisah menjabat” sebagai perwakilan resmi Amerika Serikat.
Meski telah menerima undangan Trump, tidak semua negara menyambut positif inisiatif tersebut. Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan, namun Prancis, yang selama ini menjadi sekutu utama AS, menyatakan sinyal penolakan. Para diplomat asing menilai pembentukan Dewan Perdamaian berpotensi melemahkan peran dan otoritas PBB dalam penyelesaian konflik internasional.
Di luar Dewan Perdamaian, Trump juga mengumumkan pembentukan “Dewan Eksekutif Gaza” yang akan berada di bawah struktur badan tersebut. Dewan ini beranggotakan tokoh-tokoh regional dan internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan serta diplomat senior Qatar Ali Al-Thawadi.
Langkah ini menuai keberatan keras dari Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu secara terbuka menolak keterlibatan perwakilan Turki dan Qatar dalam Dewan Eksekutif Gaza. Penolakan serupa juga sebelumnya disampaikan Netanyahu terkait rencana pelibatan pasukan Turki dan Qatar dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang direncanakan dikerahkan ke Jalur Gaza setelah konflik berakhir.
Alasan penolakan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Namun, memburuknya hubungan diplomatik antara Israel dan Turki sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023 diyakini menjadi salah satu faktor utama. Ketegangan geopolitik ini memperlihatkan bahwa meski Israel mendukung Dewan Perdamaian bentukan Trump, dinamika politik regional tetap menjadi tantangan serius dalam implementasi gagasan tersebut. []
Siti Sholehah.
