Nidya Sampaikan Komitmen DPRD dalam Anggaran Penyelenggaraan Identifikasi Korban Karhutla
PARLEMENTARIA KALTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mengatakan pihaknya akan mendukung penganggaran untuk pengadaan kendaraan dalam pengamanan mitigasi terkait kebakaran hutan.
Namun demikian, pihaknya tetap akan memprioritaskan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih menyentuh masyarakat.
“DPRD Kaltim berkomitmen untuk tetap mensuport dalam hal penganggaran, tinggal bagaimana kami menyetujui, cuma memang terkait proses penganggaran di beberapa OPD itu tentu ada skala prioritasnya,” kata Nidya Listiyono saat menjadi narasumber dalam Seminar dengan tema “Sinergitas dan Kolaborasi dalam Identifikasi Korban Mati pada Disaster Karhutla di Kaltim”.
Seminar tersebut digagas Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kaltim yang digelar di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, Jalan Jendral Sudirman No 47. Balikpapan, Rabu (06/12/2023).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini juga menyampaikan peran penting DPRD dalam komitmen anggaran untuk penyelenggaraan identifikasi korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu monitoring, budgeting, dan legislasi. Kami bersama pemerintah daerah berupaya membuat peraturan yang efektif untuk diterapkan di Provinsi Kaltim,” jelasnya.
Dikemukakannya bahwa seminar yang dilaksanakan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim tersebut, juga menjadi ajang diskusi antara para pakar di bidang penanggulangan bencana, medis forensik, dan manajemen krisis.
“Para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dan berbagi pengalaman, menciptakan pertukaran ide yang berharga untuk peningkatan kapasitas penanganan darurat di masa depan,” terang Nidya.
Menurutnya, kegiatan tersebut adalah upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Kalimantan Timur.
Terkait anggaran, dia menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui pajak kendaraan berkat kerjasama dengan Polda Kaltim.
“Kami beserta jajaran Poda Kaltim lagi menginventarisasi terkait pendapatan pajak kendaraan, kebetulan kami di Komisi II itu fokusnya adalah cari anggaran, sehingga saat ini anggaran kita dari 2019 lalu sebesar kurang lebih Rp12 triliun, sekarang sudah memasuki Rp20,6 triliun. Tahun depan kami menggenjot Bapenda untuk bisa minimal Rp25 sampai Rp30 triliun,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini.
Dalam kesempatan itu dia berharap, pada anggaran yang akan datang Polda Kaltim, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan OPD yang terkait kebakaran hutan akan mendapat dukungan anggaran penyelenggaraan identifikasi korban mati pada disaster Karhutla.
“Mudah-mudahan dari Polda Kaltim termasuk TNI, terkait pengadaan untuk kendaraan baik itu dilaut maupun di darat untuk pengamanan, termasuk juga mitigasi terkait kebakaran hutan mudah-mudahan bisa kita support,” ungkap Nidya, sapaan akrabnya.
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Kapolda Kaltim, dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, jajaran TNI dan Polda Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas Sosial Kaltim, dan Badan SaR Nasional (Basarnas) Balikpapan.
Penulis: Azis | Penyunting: Aji Utami
