Nuansa Politik di Balik Hasil Kajian Penggabungan Berau ke Kaltara
PARLEMENTARIA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Harun Al Rasyid menduga ada nuansa politik di balik wacana Kabupaten Berau ingin keluar dari Provinsi Kaltim dan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Untuk diketahui, wacana penggabungan Berau ke Kaltara kembali mencuat setelah Universitas Borneo Tarakan (UBT) bersama beberapa akademisi lain dari perguruan tinggi di Kaltara memaparkan laporan akhir kajian studi kelayakan penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara. Hasil kajian yang dipaparkan di depan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Senin (6/10/2023) lalu itu menyebutkan, sejumlah pihak yang disurvei, sebagian besar responden menyetujui rencana bergabungnya Kabupaten Berau yang berada di wilayah Provinsi Kaltim ke Provinsi Kaltara.
Namun Harun Al Rasyid menilai, hasil kajian studi kelayakan penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara banyak nuansa politiknya. Dia mengatakan dari yang didengarnya, ada politisi yang ingin menjadi kepala daerah. Dengan bergabungnya Berau ke Kaltara maka peluang politisi itu untuk menang lebih besar, ketimbang harus bertarung di Kaltim. “Itu ada aspek politisnya. Mungkin ada yang ingin menjadi gubernur dari Berau sehingga ingin dipisahkan saja Berau, jadi ke sana (Kaltara, red) sehingga mungkin peluangnya lebih besar,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.
Anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtra (PKS) ini menjelaskan, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan tokoh masyarakat Berau sepakat untuk menolak bergabung dengan Kaltara sehingga membuat petisi dan penandatanganan penolakan untuk bergabung. “Tapi saya mendengarkan dari tokoh di Berau kebanyakan mereka tidak setuju Berau bergabung ke Kaltara, karena sejak awal Berau tidak mau,” kata Harun, sapaan akrabnya kepada awak media usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kaltim di Gedung E lantai I Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Jumat (17/11/2023).
Menurut dia, dari pada meributkan wacana bergabung ke Kaltara yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, lebih baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau fokus meningkatkan perekonomian masyarakat agar rakyatnya sejahtera. Dia juga berharap Kabupaten Berau dapat kembali menjadi sentra pertanian, khususnya padi, di Kaltim. Tujuannya, daerah yang ditunjuk menjadi sentra pertanian akan mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Harapan saya bagaimana Berau itu ekonominya bagus, rakyatnya sejahtera dan Berau dapat dijadikan lumbung padi bagi Kaltim. Cuma kelihatannya masyarakat, khususnya para petani belum mendapatkan perhatian sepenuhnya untuk mendorong terwujudnya daerah lumbung padi,” tutup Harun. []
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Aji Utami
