P3JB Ancam Tempuh Jalur Politik dan Hukum jika Larangan Study Tour Tak Direvisi
BANDUNG – Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menyatakan akan terus memperjuangkan pencabutan larangan kegiatan study tour sekolah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Mereka bahkan mengancam akan menempuh jalur politik dan hukum apabila pemerintah provinsi tidak merevisi kebijakan tersebut.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Koordinator P3JB, Herdis Subarja, usai aksi demonstrasi yang digelar sejumlah pelaku pariwisata di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025).
Aksi itu diikuti oleh sopir bus wisata, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh larangan kegiatan wisata sekolah.
“Perjuangan para pekerja pariwisata Jawa Barat tidak berhenti di sini. Selama Gubernur belum menghapus larangan study tour, kami akan terus menempuh berbagai upaya, termasuk jalur politik dan hukum,” tegas Herdis kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025).
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA, khususnya pada poin ketiga yang menyebutkan pelarangan kegiatan study tour bagi seluruh satuan pendidikan.
P3JB menilai kebijakan tersebut menjadi penyebab utama lumpuhnya sektor pariwisata di provinsi itu.
Menurut Herdis, dampak dari larangan ini sangat besar, terutama bagi para pekerja harian dan UMKM yang menggantungkan hidup dari aktivitas wisata pelajar.
Sejak diberlakukan, banyak pemandu wisata yang tidak mendapatkan penghasilan selama berbulan-bulan.
“Dampaknya sangat signifikan. Selama ini sektor wisata dan UMKM berjalan dalam simbiosis mutualisme yang menopang ekonomi rakyat kecil,” jelas Herdis.
P3JB berharap Pemprov Jabar dapat membuka ruang dialog untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Herdis menyarankan agar dibuat aturan pengganti yang tetap mempertimbangkan keselamatan pelajar namun tidak mematikan mata pencaharian ribuan pekerja sektor wisata.
“Jika memang ada kekhawatiran terkait keselamatan pelajar, mari duduk bersama untuk merumuskan regulasi baru. Jangan hanya melarang tanpa solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tetap akan mempertahankan kebijakan larangan study tour dengan alasan untuk melindungi keselamatan siswa serta menghindari pemborosan anggaran rumah tangga keluarga.
Meski demikian, P3JB menilai pemerintah daerah seharusnya mampu mencari alternatif solusi yang adil bagi semua pihak. []
Nur Quratul Nabila A
