PBB Rapat Tertutup Respons Serangan di Perbatasan Thailand-Kamboja
NEW YORK — Situasi konflik yang memanas di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat secara tertutup pada Jumat (25/7/2025).
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekerasan bersenjata yang menyebabkan korban jiwa dari kalangan sipil dan militer.
Permintaan rapat darurat tersebut diajukan langsung oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, sebagaimana dikonfirmasi oleh sejumlah sumber diplomatik kepada kantor berita AFP.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Sekretariat DK PBB maupun delegasi tetap Thailand dan Kamboja terkait agenda maupun rancangan resolusi yang akan dibahas.
Rapat dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 waktu New York, di tengah kekhawatiran komunitas internasional bahwa konflik ini berpotensi meluas ke kawasan Asia Tenggara yang lebih luas.
Ketegangan antara kedua negara kembali mencuat setelah bentrokan terjadi di wilayah sengketa di sekitar kompleks kuil Hindu Khmer Ta Muen Thom, sekitar 360 kilometer dari Bangkok.
Militer Thailand menuding pasukan Kamboja memulai serangan dengan menggunakan drone pengintai dan peluncur roket, sebelum akhirnya pasukan Thailand melakukan balasan melalui jalur udara.
“Pasukan udara kami telah melaksanakan serangan udara terhadap target-target militer di Kamboja,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon, dikutip dari The Guardian.
Sebanyak enam pesawat tempur F-16 dikerahkan untuk patroli dan salah satunya dikonfirmasi menjatuhkan bom yang menghancurkan satu sasaran militer di wilayah Kamboja.
Thailand juga mencatat sedikitnya 14 orang tewas, termasuk 13 warga sipil dan satu prajurit.
Namun, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Thailand lebih dulu melakukan agresi bersenjata ke wilayah mereka.
“Pasukan Kamboja bertindak secara ketat dalam kerangka bela diri, merespons infiltrasi tanpa provokasi oleh pasukan Thailand yang melanggar kedaulatan wilayah kami,” demikian pernyataan resmi kementerian tersebut.
Sengketa wilayah di sepanjang perbatasan kedua negara telah berulang kali memicu ketegangan sejak beberapa dekade terakhir, dan kini kembali memanas seiring eskalasi militer di lapangan. []
Nur Quratul Nabila A
