Pemberdayaan Perempuan Jadi Prioritas Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, saat menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, di Samarinda.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program antara pemerintah pusat dan daerah dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diskusi yang berlangsung di Gedung Lamin Etam itu juga menyoroti peran Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri PPPA, Gubernur Kaltim, para pimpinan organisasi perempuan, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat sipil. Forum ini menjadi wadah penting memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah.

“Kalimantan Timur menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan nasional, termasuk sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Rudy Mas’ud.

Ia menambahkan bahwa pemahaman terhadap pentingnya peran perempuan dan anak tidak hanya menyentuh sisi sosial, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam arah pembangunan jangka panjang.

“Kami memandang bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah pondasi utama demi menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai provinsi penyangga IKN, Kalimantan Timur memikul tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan aspek keadilan sosial.

Pertemuan berlangsung pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Gedung Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana memperkuat layanan dan regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga layanan, penyusunan kebijakan yang responsif gender, serta penyediaan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak. Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran strategis lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi, serta pentingnya pencegahan kekerasan sejak usia dini.

Kolaborasi lintas sektor akan terus ditingkatkan, melibatkan dinas terkait, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta media massa, untuk memastikan setiap program dan kebijakan memiliki dampak nyata di lapangan. Pendekatan partisipatif dan berbasis data akan digunakan untuk menyusun program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi di tingkat akar rumput akan diperluas guna meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mendukung agenda perlindungan perempuan dan anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Timur.[]

Rifky Irlika Akbar.