Pemerintah Buka Akses Bantuan Diaspora untuk Aceh
JAKARTA – Polemik tertahannya bantuan kemanusiaan dari diaspora Malaysia untuk korban banjir di Aceh akhirnya menemukan solusi. Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pembukaan akses masuk bantuan tersebut setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Rabu (18/02/2026).
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah. Fokus pembahasan tertuju pada hambatan administratif yang menyebabkan bantuan tertahan di Port Klang, Malaysia, sebelum dikirim ke Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Direktorat Bea dan Cukai pada prinsipnya tidak menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar pembebasan bea masuk.
“Selama ada keterangan dari BNPB ini bisa kita bebaskan pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, bea cukai akan lepaskan itu,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memastikan mekanisme penerimaan dan distribusi bantuan akan berada di bawah kendali BNPB. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Nanti yang akan menerima BNPB dan yang menyalurkan juga BNPB,” ujar Tito.
Bantuan yang dikirim diaspora Aceh di Malaysia itu terdiri atas berbagai kebutuhan pokok dan logistik. Di antaranya minyak goreng 3.000 liter senilai Rp 1 miliar, gula pasir sekitar Rp 50 juta, air mineral senilai Rp 672 juta, serta 500.000 dus makanan siap saji senilai Rp 1 miliar. Selain itu terdapat 3.000 karung pakaian baru dengan nilai mencapai Rp 126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar, serta closet toilet senilai Rp 4,8 miliar.
Kendala muncul karena Bea Cukai meminta persetujuan teknis untuk beberapa komoditas tertentu. Untuk minyak goreng dan gula pasir, diperlukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Sementara itu, pakaian baru dalam jumlah besar dinilai perlu dikaji agar tidak berdampak pada industri tekstil dalam negeri.
“Dari Bea cukai sudah mengirimkan surat balasan kepada kami agar minyak goreng dan gula pasir harus ada persetujuan dari menteri pertanian dan pakaian baru senilai Rp 126 miliar ini jangan sampai mengganggu produksi dalam negeri,” terang Purbaya.
Menanggapi hal tersebut, Tito menyatakan akan melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada para pengungsi dan tidak disalahgunakan.
“Nah kami sampaikan bahwa ini akan kami awasi langsung dari pelabuhan itu nanti kita akan bersama sama awasi dari TNI dan polri supaya langsung masuk ke pengungsi, tidak untuk dijual ke mana mana. Kami siap bertanggungjawab untuk itu,” ujarnya.
Permasalahan ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tito menyebut arahan Presiden jelas, yakni seluruh barang harus melalui pemeriksaan dan dipastikan bukan barang terlarang sebelum diizinkan masuk.
“Jadi kami mohon dengan segala hormat kepada DPR untuk menjaga hubungan baik, karena ini keluarga bukan dari pemerintah dan LSM juga. Sesuai dengan arahan presiden, sepanjang bukan barang terlarang semua harus diperiksa, baru boleh masuk,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persoalan segera dituntaskan. Ia bahkan meminta pendapat Menteri Pertanian terkait kemungkinan pemberian dispensasi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat mengusulkan agar minyak goreng diuangkan dan dibelikan produk dalam negeri. Namun ia tetap membuka opsi pemasukan langsung dengan pengawasan ketat.
“Kalau masih bisa usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng ke beberapa negara, tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau memang harus masuk, saya kira tidak masalah tetapi pengawasan yang sangat ketat,” ujar Amran.
Akhirnya, DPR menilai bantuan tersebut bersifat satu kali dan tidak akan mengganggu stabilitas pasar domestik. Dengan pertimbangan kemanusiaan serta momentum menjelang Ramadan dan Idulfitri, rapat menyepakati agar bantuan segera direalisasikan dan didistribusikan dengan pengawasan terpadu. []
Siti Sholehah.
