Pemerintah Hitung Kerugian Nasional Dampak Aksi Anarkis, Tito Minta Daerah Bergerak Cepat
JAKARTA – Pemerintah pusat saat ini masih melakukan perhitungan menyeluruh terkait kerugian infrastruktur akibat rangkaian aksi anarkis yang melanda berbagai daerah di Indonesia sejak akhir Agustus.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, angka nasional belum dapat diumumkan karena proses penghitungan masih berlangsung.
“Masalah kerugian karena dampak aksi anarkis, kita belum menghitung secara nasional, belum. Sedang dalam proses penghitungan,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Meski demikian, Tito meminta pemerintah daerah tidak menunggu hasil perhitungan nasional.
Ia menekankan agar kepala daerah segera mengambil langkah cepat memperbaiki fasilitas umum yang terdampak, terutama bila kerusakan tergolong kecil dan masih dapat ditangani dengan anggaran daerah.
“Kalau bisa gotong royong dibantu oleh warga masyarakat yang mampu. Enggak masalah kalau mau gotong royong. Tapi kalau bisa ke APBD. Malau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu. Anggarannya, fiskalnya kuat, juga bisa dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Tito menambahkan, koordinasi lintas daerah terus dilakukan. Beberapa wilayah dinilai masih bisa menyelesaikan kerusakan dengan sumber daya lokal, sementara lainnya membutuhkan bantuan antar daerah atau intervensi langsung pemerintah pusat.
Sebagai gambaran awal, Tito memaparkan kerugian di DKI Jakarta selama 28–31 Agustus 2025. Total kerugian yang dicatat pemerintah provinsi mencapai Rp 50,4 miliar.
Angka itu berasal dari kerusakan 22 halte MRT dengan nilai sekitar Rp 3,3 miliar, kerugian Rp 41,6 miliar untuk fasilitas Transjakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk perangkat CCTV.
Kerusuhan berawal dari demonstrasi pada 25 Agustus di gedung DPR/MPR yang menyoroti isu tunjangan anggota dewan, transparansi gaji, hingga penolakan RKUHAP.
Aksi kemudian berlanjut pada 28 Agustus, diwarnai insiden seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Barakuda, sehingga memperbesar gelombang protes di berbagai daerah.
“Kami mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus,” ujar Tito.
Menurutnya, sejumlah daerah yang mengalami kerusakan cukup serius meliputi Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Bandung, Mataram, hingga Palembang.
Beberapa kantor DPRD, kantor pemerintah kabupaten, dan fasilitas publik lainnya ikut menjadi sasaran perusakan.
“Kalau kita lihat data, DKI Jakarta kerusakannya, Kota Makassar, kemudian Kota Surakarta, Surabaya, Kota Kediri baik DPRD-nya maupun kantor Pemerintah Kabupaten, di Mataram NTB kantor DPRD, di Kota Bandung juga dirusak, Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kediri,” tutur Tito.
Dengan kerugian yang terus bertambah, Tito menegaskan perlunya langkah konkret, bukan hanya menunggu hasil perhitungan nasional.
Pemerintah daerah diharapkan menjadi garda terdepan memulihkan fasilitas publik yang vital bagi warga. []
Nur Quratul Nabila A
