Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Siap Dimulai Tahun Ajaran 2025-2026
JAKARTA – Pemerintah terus mempersiapkan peluncuran program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3/2025), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek terkait, termasuk lokasi, kurikulum, infrastruktur, serta mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah seiring koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota dalam beberapa hari ke depan.
“Kami melaporkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap menjalankan program ini. Namun, data ini masih berkembang karena kami terus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan daerah,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers usai rapat.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan program ini dapat menjangkau sebanyak mungkin daerah yang membutuhkan.
“Pada prinsipnya, Presiden meminta agar program ini terus dimatangkan dan diperluas cakupannya agar lebih banyak daerah dapat berpartisipasi,” tambah Gus Ipul.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini diprioritaskan untuk kelompok Desil 1 dan Desil 2, yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Dari 53 lokasi yang telah dipilih, mayoritas berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Pemilihan lokasi telah diselaraskan dengan data BPS agar tepat sasaran dan benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan,” kata Amalia.
Selain memastikan kurikulum yang berkualitas, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi Sekolah Rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memiliki fasilitas standar seperti asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, serta sarana olahraga.
“Sekolah-sekolah ini telah memenuhi standar kelayakan, termasuk bangunan untuk kegiatan belajar, asrama bagi siswa, serta fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Keduanya akan berkontribusi dalam penyusunan kurikulum serta pelatihan tenaga pengajar.
Pemerintah terus melakukan konsolidasi terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin serta mendorong kemajuan ekonomi rakyat kecil dalam visi Indonesia Emas 2045.
“Presiden meminta kami untuk bekerja sekuat tenaga dalam menjalankan program ini. Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin dan mendorong kebangkitan wong cilik,” ujar Gus Ipul.
Saat ini, tim lintas kementerian masih membahas berbagai aspek penting, termasuk kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, mekanisme pengawasan, dan tata kelola sekolah. Pemerintah menargetkan bahwa dalam waktu 1-2 minggu ke depan, skema penerimaan siswa serta alokasi anggaran akan diumumkan secara resmi.
“Insyaallah dalam waktu dekat, semua skema penerimaan siswa dan alokasi anggaran akan lebih jelas, sehingga program ini dapat berjalan dengan optimal,” pungkas Gus Ipul. []
Nur Quratul Nabila A
