Pemerintah Tegaskan Harga Pembelian Gabah Tetap Rp6.500 per Kilogram, Prabowo Soroti Praktik Manipulasi Harga
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani Indonesia dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertemuan strategis bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).
“Pemerintah sudah menetapkan harga gabah kering panen dari petani Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Jangan ada yang mengorbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu betul cara-cara yang sering digunakan untuk mengeksploitasi orang kecil,” kata Presiden Prabowo dengan tegas.
Pernyataan tersebut merupakan bentuk respons terhadap dugaan adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah untuk merendahkan harga gabah, terutama pada saat musim panen melimpah. Presiden Prabowo juga mengingatkan para pengusaha penggilingan padi untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Ia tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang berusaha memainkan harga demi keuntungan sepihak.
“Saya menghimbau seluruh penggilingan padi di daerah untuk mengikuti kebijakan ini. Ada yang sudah patuh, tetapi ada juga yang mencoba bermain-main dengan pemerintah. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau masih ada yang berani mencoba, saya akan tindak,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga mengkritik keras praktik yang mencoba menekan harga gabah di saat produksi melimpah, yang dianggapnya sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan penghinaan terhadap kedaulatan pangan Indonesia.
“Mereka sengaja ingin menekan harga agar kita tidak mencapai swasembada pangan,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa penetapan HPP gabah kering panen ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan harga yang adil dan menguntungkan bagi petani.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani adalah kunci keberhasilan.
Mentan Amran juga menyampaikan bahwa dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap petani terlihat melalui berbagai kebijakan, termasuk penyediaan pupuk yang cukup, perbaikan infrastruktur irigasi, dan penetapan harga yang berpihak kepada petani.
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras dan memastikan seluruh pihak dalam rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang.
“Bapak Presiden sudah memastikan tidak ada lagi keluhan dari petani terkait kekurangan pupuk. Begitu juga dengan perbaikan irigasi yang menunjukkan hasil nyata, berdampak besar pada peningkatan produksi beras. Ini dapat kita lihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Menteri Amran.
Dengan kebijakan tersebut, diharapkan para petani akan mendapatkan harga yang lebih stabil dan menguntungkan, sehingga mereka dapat terus berproduksi tanpa khawatir terjebak dalam harga yang merugikan. []
Nur Quratul Nabila A
